Soal Temuan BPK, Berikut Instruksi Gubernur Zainal untuk Para Jajarannya

TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menginstruksikan kepada seluruh pejabat untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pemilihan kode barang milik daerah.

Tak hanya itu, dirinya juga memerintahkan jajarannya untuk disiplin dalam melengkapi informasi aset pada Simda-BMD (Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah). Hal tersebut menyikapi adanya tiga catatan rekomendasi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dari laporan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), satu persatu catatan BPK terhadap LHP-LKPD TA 2021 kita benahi, agar predikat WTP kembali dapat dipertahankan,” kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Minggu (26/7/2022).

“Saat ini kekurangan tersebut tengah dibenahi. Salah satunya menyangkut penatausahaan aset tetap yang sepenuhnya belum memadai,” ujarnya lagi.

Dia mengatakan bahwa Pemprov Kaltara sedang menyesuaikan Peraturan Gubernur (Pergub) kebijakan akuntansi untuk nilai batas kapitalisasi menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 tentang, Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Sebagai informasi, hasil audit BPK atas LKPD 2021 menyangkut tata kelola atau peraturan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sepenuhnya memadai. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran atas belanja modal dan belanja barang, serta dalam hal penataan aset.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif yang dilandasi dengan asas integritas, independensi, dan profesionalisme. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPD Provinsi Kaltara tahun 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengungkapan yang memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern yang efektif.

Denny juga menjelaskan bahwa hasil audit BPK tidak hanya kepada LHP atas LKPD Pemprov Kaltara saja, tapi juga terhadap audit kinerja atas efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan.

“Jadi menyangkut cacatan rekomendasi oleh BPK, tidak hanya LHP atas LKPD saja. Ada juga catatan lainnya pada LHP atas kinerja Pemprov Kaltara,” katanya.

BPK telah menyampaikan data hasil pemantauan tindak lanjut sampai dengan semester II tahun 2021, berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Pemprov Kaltara telah menindaklanjuti 93,97 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.