TARAKAN, CAKRANEWS – Sebanyak 5.676 pelamar tercatat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Angka tersebut merupakan jumlah keseluruhan yang mendaftar di kabupaten/kota dan Provinsi Kaltara yang secara bersamaan membuka seleksi penerimaan CPNS 2024.
Seperti diketahui, para peserta CPNS 2024 di Provinsi Kaltara baru saja menyelesaikan tahap awal tes yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
“Untuk adik-adik yang tengah berjuang dalam tes CPNS 2024 di lingkungan pemerintahan Kaltara saya ucapkan selamat berjuang dan semangat dalam menjalani setiap rangkaian tes yang dilalui,” kata Calon Gubernur Kaltara nomor urut 1, Brigjen TNI (Purn) Andi Sulaiman.
Kepala Badan Inteligen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara periode 2018 – 2022 ini merinci, ada 25 peserta yang mendaftar seleksi di lingkungan Pemkab Malinau, 1.256 peserta di Pemkab Nunukan, 594 peserta di Tana Tidung, 842 pendaftar di Pemkot Tarakan dan 825 pendaftar ikut seleksi CPNS di Pemprov Kaltara.
“Dari jumlah tersebut ada 65 formasi yang dibutuhkan. Tapi sayang hanya 58 formasi yang diminati peserta, sedangkan 7 formasi kosong tidak memiliki pelamar sama sekali,. Artinya 5.676 peserta memperebutkan 58 formasi atau 1 formasi diperebutkan oleh 98 pelamar. Sebuah kondisi yang sangat tidak ideal akibat rezim yang sekarang kurang kuat melobby pusat” ungkapnya.
Andi Sulaiman yang juga Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) ini menegaskan, jika dirinya dipercaya untuk memimpin Kaltara maka akan memperjuangkan tambahan kuota CPNS ke pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kaltara.
“Sesuai dengan misi saya akan melakukan perubahan sistem birokrasi secara radikal. Yang panjang menjadi singkat, tepat dan tanpa berbiaya,” tuturnya.
Selain itu, sambung Andi Sulaiman, tidak ada lagi istilah “orang dalam” yang pernah terjadi di rezim-rezim sebelumnya dalam seleksi CPNS di Kaltara yang banyak dikeluhkan masyarakat.
“Tidak ada lagi harus ada “orang dalam”. Semua anak Kaltara yang punya potensi untuk menjadi birokrat harus kita berikan jalan seluas-luasnya untuk membangun Kaltara. Regenerasi itu sangat kita perlukan sehingga tidak ada ASN yang tidak kompeten karena ulah “orang dalam” tersebut,” pungkasnya.
Discussion about this post