NUNUKAN, CAKRANEWS – Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan di sejumlah sekolah di Nunukan, pada Kamis 31 Oktober 2024. Uji coba tersebut ditinjau langsung oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong.
Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penerapan program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih.
Ia meminta adanya kebijakan khusus dalam penerapan MBG di Nunukan, perbatasan RI-Malaysia. Mengingat wilayah ini sulit mendapat bahan pangan. Menurutnya, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI-Malaysia menghadapi masalah pasokan bahan pangan. “Untuk ketersediaan susu, mungkin tidak ada masalah di daerah perkotaan. Namun, untuk daerah Kabudaya, kami harus mendroping dari Kabupaten Malinau, dan untuk dataran tinggi Krayan, kami harus mengirim dengan pesawat, yang tentunya memerlukan biaya tambahan,” jelas Laura.
Laura menambahkan bahwa permasalahan harga yang berbeda di setiap daerah di Nunukan juga memerlukan solusi. Ia mengusulkan agar skema pemberian makan gratis di Nunukan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah, seperti yang pernah diterapkan saat program penanganan stunting. Terkait harga menu, Laura mengusulkan tiga kategori harga: Rp 20.000 per porsi untuk Nunukan dan Pulau Sebatik, Rp 25.000 untuk Kabudaya, dan Rp 30.000 untuk wilayah Krayan. “Kami Pemda Nunukan butuh formula dan skema yang tepat untuk mendukung kelancaran program makan bergizi gratis,” tambahnya.
Laura juga mengingatkan bahwa jika Pemerintah Daerah dibebani dengan anggaran makan gratis yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar Rp 15.000 per porsi, Pemda Nunukan akan sangat kesulitan.
“Jika program ini berjalan, kami harus menyiapkan beberapa dapur umum yang mampu melayani sekitar 3.000 pelajar setiap unit. Ini belum termasuk biaya untuk membayar 50 hingga 60 tukang masak di masing-masing dapur umum. Di Kabupaten Nunukan, terdapat sekitar 37.000 pelajar yang menjadi sasaran, sehingga beban anggaran yang akan ditanggung Pemda Nunukan mencapai sekitar Rp 59 miliar,” jelasnya.
Laura menambahkan bahwa saat ini Pemda Nunukan masih memiliki banyak pekerjaan rumah, termasuk membangun sekolah di pelosok dan mengatasi kekurangan guru untuk anak-anak di perbatasan. “Kami berharap ada solusi dari Pusat, mungkin dengan membentuk kelompok kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatur pola bersama. Kami siap mensukseskan program ini sepanjang perhitungannya masuk,” tutup Laura.
Discussion about this post