TARAKAN, CAKRANEWS — Anggota DPRD Kota Tarakan dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Safri, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses di Jalan Sesanip, RT 1, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kamis (15/1/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan kebutuhan lingkungan. Ketua RT 1 Karang Harapan, Muhammad Ilyas, mengusulkan renovasi posyandu, perbaikan siring, serta peningkatan kualitas penerangan jalan umum (PJU). Warga berharap lampu jalan yang terpasang memiliki pencahayaan lebih terang demi menunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Selain infrastruktur lingkungan, warga lainnya, Iskandar, mengusulkan renovasi dan perluasan Masjid Nurul Iman. Menurutnya, kondisi masjid saat ini sudah tidak lagi memadai untuk menampung jamaah.
Menanggapi hal tersebut, Safri menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga melalui mekanisme penganggaran yang ada. Ia menjelaskan, seluruh usulan akan disampaikan pada tahun ini, namun realisasi kemungkinan baru dapat dilakukan pada 2027. Meski demikian, jika terdapat anggaran perubahan pada 2026, sebagian program berpeluang direalisasikan lebih awal.
Safri menegaskan bahwa seluruh usulan masyarakat akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya. Ia juga meminta warga untuk bermusyawarah dalam menentukan kebutuhan yang paling mendesak, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. “Kami berharap ada kesepakatan bersama terkait skala prioritas. Namun pada prinsipnya, aspirasi masyarakat tetap kami perjuangkan,” tegasnya.
Safri juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun 2026 turun dari Rp 1,3 trilliun menjadi Rp 930 milliar sehingga berpengaruh terhadap kemampuan realisasi program pembangunan.
“Tapi apapun itu, semua aspirasi akan kami tampung dan kami perjuangkan. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas,” ujar Safri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Muddain, yang turut hadir dalam kegiatan reses tersebut, merespons usulan renovasi rumah ibadah dengan meminta warga mencatat secara rinci nama masjid beserta alamatnya. “Silakan dicatat nama masjid dan alamatnya, nanti akan kita perjuangkan. Tapi saya tidak bisa berjanji,” ujar Muddain.
Muddain menyebutkan, pada tahun ini terdapat 23 masjid yang diusulkan untuk menerima bantuan renovasi. Namun, tidak seluruhnya dapat direalisasikan. “Dari 23 masjid yang diusulkan, ada tiga masjid yang tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila memungkinkan, renovasi rumah ibadah diharapkan dapat direalisasikan pada akhir tahun. “Kalau bisa di bulan 12 renovasi,” ucapnya.
Selain itu, Muddain juga menyarankan masyarakat, khususnya nelayan, untuk membentuk atau bergabung dalam kelompok nelayan guna mempermudah penyaluran bantuan. Menurutnya, bantuan perikanan seperti alat tangkap, bak udang, hingga mesin kapal disalurkan melalui dinas terkait dan berbasis kelompok. “Minimal bisa mendapatkan alat tangkap, bahkan mesin 15 PK, tetapi harus memenuhi persyaratan dan melalui kelompok nelayan,” katanya.
Muddain turut mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran juga terjadi di tingkat provinsi. APBD Kalimantan Utara tahun 2026 mengalami penurunan dari Rp 3,1 triliun menjadi sekitar Rp 2,2 triliun. Meski demikian, Muddain menegaskan DPRD tetap berkomitmen mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.
Discussion about this post