Golkar Minta APBD Kaltara Tak Cuma Sehat, tapi Berdampak ke Masyarakat

TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi Kaltara mengarahkan kebijakan anggaran agar tidak hanya berorientasi pada kesehatan fiskal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Adinata Kusuma, menyampaikan sejumlah catatan tersebut dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Tanjung Selor.

Adinata mengatakan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian Pemprov Kaltara dalam pengelolaan APBD ke depan. Pertama, memperkuat kemandirian fiskal dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur dan berkelanjutan.

Kedua, mempercepat realisasi belanja modal agar program pembangunan tidak berjalan lambat dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Ketiga, memperkuat pengendalian serta evaluasi kinerja perangkat daerah dengan mengutamakan hasil program, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.

“Fraksi Golkar berpendapat bahwa arah pengelolaan APBD ke depan perlu lebih menekankan tiga hal. Pertama, penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD yang terukur dan berkelanjutan. Kedua, percepatan realisasi belanja modal agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat. Ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah berbasis hasil, bukan hanya serapan anggaran,” ujar Adinata.

Selain itu, Fraksi Golkar menilai penganggaran perlu memberikan porsi yang kuat terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa di antaranya yakni peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pembinaan ekonomi kerakyatan.

“Kami mendorong agar setiap program pembangunan lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan Kaltara tidak boleh hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus terasa hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Fraksi Golkar berharap catatan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya, sehingga setiap rupiah APBD dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat dan pembangunan daerah.