TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat hasil positif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kaltara meraih skor 73,14, sekaligus menjadi provinsi dengan nilai SPI tertinggi di Pulau Kalimantan. Secara nasional, Kaltara berada di peringkat ke-7 dari 38 provinsi.
Kaltara juga menempati posisi ketiga dalam kategori provinsi dengan anggaran kecil, setelah D.I. Yogyakarta dan Kepulauan Riau.
Gubernur Kaltara, H. Zainal A. Paliwang, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Alhamdulillah, ini adalah bukti nyata dari kerja keras kita semua,” ujar Zainal saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Tindak Lanjut SPI Pemprov Kaltara Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (18/8/2026).
Selain SPI, Kaltara mencatat pemenuhan rencana aksi nasional Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 2025 sebesar 81,7 persen dan masuk zona hijau.
Memasuki 2026, Zainal meminta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara selaku ketua pelaksana rencana aksi Korsupgah bersama seluruh perangkat daerah meningkatkan kinerja dan menuntaskan target yang telah ditetapkan.
“Saya minta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja dan menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2026, Zainal juga meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disiplin melakukan penilaian kinerja penyedia barang dan jasa melalui aplikasi SIKAP LKPP.
Penilaian tersebut dikoordinasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemprov Kaltara untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dari sisi kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pemprov Kaltara juga mencatat capaian 100 persen dalam penyampaian LHKPN per 31 Maret 2026.
Meski mencatat sejumlah capaian, Zainal mengingatkan jajaran Pemprov Kaltara agar tidak berpuas diri. Hasil tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Sebagai pelayan masyarakat, kita harus menjadi teladan dalam integritas dan kejujuran serta menolak segala bentuk korupsi,” pungkasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran Pemprov Kaltara menjadikan KPK sebagai mitra strategis, mematuhi seluruh regulasi, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Discussion about this post