TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menilai tiga dari lima pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Kalimantan Utara memiliki indeks integritas yang masih rendah.
“Tiga pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar beberapa waktu lalu di Tanjung Selor.
Pada kesempatan itu Lili juga menyebutkan bahwa indeks integritas pemerintah daerah di Kalimantan Utara sekitar 68,78 persen. Sementara Indeks Integritas Nasional 2021 mendapat skor 72,4 atau berhasil melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan skor 70.
“Hasil ini diperoleh dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK pada Agustus hingga Oktober 2021,” katanya.
SPI dilakukan untuk mengukur tingkat korupsi di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Skor 100 menyatakan sangat bersih dari korupsi dan 0 menunjukkan sangat korup.
Ia mengatakan terdapat delapan area terintegrasi dalam pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang, jasa, dan pelayanan perizinan. “Termasuk kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa,” katanya.
Delapan area terintegrasi yang dilaksanakan tersebut, kata dia, berguna membantu pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahan yang bersih.
Terkait survei penilaian integrasi, ia menjelaskan bahwa KPK ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Lili mengatakan strategi pemberantasan korupsi dilakukan melalui tiga pendekatan, seperti pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
“Hal ini yang terus kami lakukan untuk bisa membimbing pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya
Discussion about this post