Utang Luar Negeri RI 5.976,9 Triliun, Gimana Bayarnya Nih?

JAKARTA, CAKRANEWS – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022 tercatat sekitar Rp 5.976,9 triliun, menurut data Bank Indonesia (BI).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut, ULN ini pada akhir Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy).

Presidium PNI Gelar Dialog Kebangsaan dan Peringatan Hari Lahir Prof Sumitro Djojohadikusumo ke 108

Mods May Day STC Tarakan Dipuji Adi Nata Kusuma

Erwin berkata, perkembangan tersebut disebabkan kontraksi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan sektor swasta.

“Posisi ULN Indonesia pada Februari 2022 tercatat sebesar 416,3 miliar dolar AS,” kata Erwin di Jakarta, Jumat 15 April 2022.

Ia memastikan ULN pemerintah tetap terkendali. Adapun pertumbuhannya pada akhir Februari 2022 terkontraksi 3,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy), sehingga posisi ULN Pemerintah pada Februari 2022 tercatat sebesar 201,1 miliar dolar AS.

Menurutnya, perkembangan ULN ini disebabkan pernarikan neto pinjaman luar negeri yang dipakai mendukung pembiayaan sejumlah proyek dan program, seperti pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur serta program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB).

“Di samping itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik,” ujar Erwin.

Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN Pemerintah,” kata Erwin.