JAKARTA, CAKRANEWS – Pemerintah kini tengah menghadapi tagihan utang dari beberapa Badan Usaha Milik (BUMN) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Parahnya, pemerintah belum membayar utang tersebut. Seperti kepada Pertamina, negara berutang Rp 96,53 triloun untuk subsidi solar dan selisih harga jual premium dalam rentang waktu 2017 hingga 2019.
Selanjutnya, pemerintah juga berutang Rp 48 triliun ke PLN, untuk kompensasi subsidi 2018-2019 dan diskon tarif listrik semasa pandemi 2020 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza menegaskan, pemerintah harus bayar utang, meskipun dicicil, jika tak mau melihat BUMN mandek dalam produksinya.
Selain itu, beban bunga juga akan semakin menumpuk, dan nantinya bakal menyulitkan pemerintah dalam pembayaran.
“Sebaiknya begitu (dicicil), Pertamina yang harus segera dibantu kalau tidak mereka bisa berhenti produksi,” kata Faisol, seperti dikutip dari RMOL, Rabu 27 April 2022.
Selain utang kepada BUMN, pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan bahwa utang luar negeri Indonesia kini telah mencapai Rp 5.976,9 triliun, per Februari 2022.
Meski sudah menumpuk, pemerintah selalu berkilah bahwa utang negara masih terkendali dan Indonesia masih menjadi target investasi dari investor-investor luar negeri.
Discussion about this post