Nunukan, CAKRANEWS – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bersama dengan Anggota DPRD Kab. Nunukan, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan, dan Kepala Dinas Perdagangan Kab. Nunukan mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara yang dilangsungkan secara virtual. Rapat tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang, Kamis (28/4).
Sebelum membuka secara resmi kegiatan Rapat tersebut, H. Zainal A. Paliwang dalam sambutannya menyampaikan paresiasi dan menyambut baik dengan adanya kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah.
H. Zainal juga mengatakan bahwa salah satu kunci pengendalian ekonomi baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun tingkat pusat adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjaga.
“Oleh sebab itu saya menekankan kepada kita semua agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menekan inflasi ketingkat yang rendah dan stabil. Untuk menurunkan inflasi ke level yang rendah dan stabil tentu diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Maka dari itu saya berharap agar seluruh stakeholder dapat berkoordinasi dengan baikguna menjaga stabilitas harga terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443H”, ujarnya.
Dalam kesempatan itu pula Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyampaikan paparan terkait persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) di Kab. Nunukan. Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.
Yang pertama Pemerintah Daerah telah melakukan Rapat Koordinasi Nasional menjelang puasa dan lebaran 1443H dengan Menteri Perdagangan RI secara Virtual. Kemudian Bupati Nunukan juga melakukan Rapat Koordinasi bersama dengan Unsur Forkopimda perihal ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting menjelang puasa dan lebaran 1443H.
Pemerintah Daerah bersama dengan BPOM Prov. Kaltara melakukan pengawasan terkait pangan dan pasar sehat, melakukan rapat yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian tentang ketersedian barang pokok dan penting selama bulan puasa dan lebaran 1443H. Pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas terkait bekerjasama dengan Dinas Perindagkop Prov. Kaltara melakukan kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen dan melaksanakan pengawasan barang kadaluarsa yang ada di toko-toko.
Pendampingan bersama Tim Kementerian Perdagangan RI Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik ke Sebatik dalam rangka pemantauan perdagangan di perbatasan. Melaksanakan Pasar Murah di lima Kecamatan yang ada di Kab. Nunukan yaitu Kec. Nunukan, Kec. Nunukan Selatan, Kec. Sebuku, Kec. Tulin Onsoi, dan Kec. Sembakung.
“Selanjutnya kami juga punya laporan kertas kerja pemenatauan harga dari yang kita dapatkan dan kita baca dari beberapa komoditi bahwa kebutuhan pokok yang ada di Kab.Nunukan untuk saat ini terkait dengan ketersediaannya masih aman dan dari harga juga tidak ada lonjakan harga yang signifikan dibandingkan dari harga yang kami dapatkan di sekitar bulan Maret dengan perbandingan di bulan April ini ada kenaikan namun tidak signifikan. Dan ini dapat kami kategorikan normal seperti biasanya menjelangHari Raya Idul Fitri”, jelasnya.
Laura juga melaporkan terkait harga BBM dan Ketersediaan LPG yang masih aman sepanjang transportasi laut yang mengangkut LPG dan BBM lancar ke Kab. Nunukan.
“Selanjutnya kami juga melaporkan kepada Gubernur terkait situasi dan kondisi perkembangan keadaan kondisi masyarakat kita di wilayah Kab. Nunukan dua, tiga hari belakangan ini. Terkait dengan turunnya harga TBS secara drastis yang tadinya 28/ton itu bisa sampe 1,9 bahkan ada yang 1,7/hari ini. Kami mohon arahan dari Pemprov Kaltara, karena ini mungkin efek dan dampak dari kebijakan Presiden untuk stop ekspor yang lebih dipertegas lagi pada malam hari tadi bahwa untuk semua jenis bahan baku minyak termasuk CPO juga di Stop dan dihentikan. Sehingga ini akan mempengaruhi harga yang ada di Kab. Nunukan”, ujar Bupati.
Terkait hal itu Laura menyampaikan bahwa melalui camat-camat yang berada di wilayahnya masing-masing berusaha terus memberikan sosialisasi dan edukasi serta pengertian kepada masyarakat, bahwa ini merupakan kebijakan dari Presiden dan tidak bisa dihindari dan harus di tindaklanjuti.
Laura juga meminta kepada Gubernur Kaltara melalui Dinas Pertanian Pemprov Kaltara untuk segera mungkin melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk menetapkan harga. Untuk mencegah terjadinya permainan harga, baik itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun masyarakat yang mengadakan transaksi jual beli TBS yang ada di lapangan. (Prokopim Setda/Fb)
Discussion about this post