Bawaslu Kaltara Petakan Kerawanan Pilkada 2024, Ini Daftarnya

TARAKAN, CAKRANEWS – Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan pemetaan terkait kerawanan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Diharapkan dengan pemetaan ini, Bawaslu di setiap kabupaten kota dapat melakukan analisis dan langkah antisipasi untuk mencegah kerawanan tersebut.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Arif Rahman mengungkap, salah satu yang menjadi atensi khusus pada Pilkada mendatang adalah netralitas aparatur sipil Negara (ASN). Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat Bawaslu beberapa kali menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut. Bawaslu pun telah merekomendasikan pelanggaran itu untuk diberikan sanksi administrasi. Oleh karena itu, Arif berharap agar pelanggaran ini tidak terulang di Pilkada 2024.

“Netralitas ASN kita tekankan betul agar TNI Polri benar-benar jauh dari politik praktis dan upaya dukung mendukung,” kata Arif di Tarakan, baru-baru ini.

Selanjutnya, politik identitas. Dampak dari politik identitas, menurutnya, juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi. Jika terus dibiarkan maka dapat memecah belah bangsa.

Kemudian, berkaitan dengan hoax. Menurutnya, hal ini perlu menjadi atensi, sebab berita yang dikirim tanpa verifikasi bisa menjadi sumber ketidakpastian dan kebingungan. Ia juga menekankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, terutama jika sumbernya tidak jelas. Kata dia, Bawaslu telah berupaya mencegah lebih dini agar hal ini tidak terjadi di Kaltara.

Selanjutnya, terkait politik identitas. Isu ini, kata dia, sering kali muncul dalam pelaksanaan Pemilu. Namun, Arif menilai berkat kerja sama seluruh stakeholder isu-isu seperti ini bisa diredam di Kaltara. Dari hasil pemetaan Bawaslu, lanjut Arif, ada dua wilayah rawan pelanggaran di Kaltara, yakni Nunukan dan Tarakan. Kendati demikian, dia mengklaim beberapa pelanggaran itu dapat diminimalisir.

“Bawaslu kabupaten kota dan provinsi senantiasa mencegah pelanggaran yang muncul seperti netralitas ASN dan money politik karena kita konsen terhadap pelanggaran itu,” katanya.