JAKARTA, CAKRANEWS – Utang senilai Rp 50 miliar Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno untuk dana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, belakangan ini menjadi pembicaraan publik.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI juga ikut menyorot utang tersebut dan mengatakan ada unsur pidana di dalamnya.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut, transaksi utang itu melanggar ketentuan dana kampanye karena melampaui batas maksimal sumbangan yang boleh diterima calon kepala daerah.
Bagja menjelaskan, dalam UU Pilkada, calon kepala daerah hanya dibolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sedangkan dari swasta maksimal Rp 750 juta.
“Itu seharusnya bermasalah, seharusnya itu pelanggaran pidana! Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye,” kata Bagja, dikutip dari Republika, Selasa 14 Februari 2023.
Lebih lanjut, Bagja menyebut meski mengandung unsur pidana, namun perkara itu sulit untuk diusut karena Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah usai dan Anies tak lagi menjabat sejak 16 Oktober 2022 lalu.
“Biasanya kalau pilkadanya sudah selesai, ya tidak bisa diusut. Kecuali ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan udah selesai masa jabatannya, baru muncul. Aneh juga baru muncul sekarang, ini lah repotnya kita ini,” ujar Bagja.
Meski demikian, Bagja akan memverifikasi sejumlah regulasi untuk memastikan batas kedaluwarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari pengusutan perkara Anies, Bagja berharap, kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran Pemilu 2024.
Discussion about this post