Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid meminta Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 tidak membuat perencanaan kegiatan yang terlalu muluk – muluk, tapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan yang ada.
Permintaan itu disampaikan Bupati Laura saat membuka Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 di Kantor Bupati Nunukan, Senin (18/10). Kegiatan itu dilaksanakan secara langsung dan virtual, diikuti oleh para kepala OPD, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Andre Pratama.
“Musrenbang kali ini sifatnya lebih ke penegasan dan mengingatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) supaya jangan membuat rencana kegiatan yang macam – macam dulu karena kondisi keuangan memang tidak memungkinkan,” kata Laura.
Laura meminta penyusunan RPJMD lebih dititikberatkan pada pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang merupakan skala prioritas dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Pemenuhan SPM, katanya, selama ini juga selalu menjadi konsen dari pemerintah pusat, khususnya Menteri keuangan, saat memberikan arahan para kepala daerah.
“Melihat tantangan yang ada, sebaiknya kita (pemerintah) fokus terlebih dahulu pada pemenuhan SPM. Meskipun belum semua SPM bisa terpenuhi, tapi minimal niat menuju ke sana itu ada, karena memang ini juga yang selalu diingatkan oleh menteri keuangan. Karena 95 persen keuangan kita tergantung dari dana transfer, maka suka tidak suka kita harus mengikuti semua arahan itu,” jelasnya. (tim liputan/Diskominfotik)
Discussion about this post