TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengintensifkan pertemuan dengan Pertamina dan BPH Migas demi terealisasinya program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di perbatasan dan pedalaman.
“Oleh sebab itu, kini kita terus mengintensifkan pertemuan dengan Pertamina untuk mencari jalan keluarnya agar warga perbatasan dan pedalaman bisa menikmati harga minyak yang wajar,” kata Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Kaltara, Jumat (10/6/2022).
Dari identifikasi masalah, kata dia, maka salah faktor persoalan adalah perlunya perbaikan jalur akses pendistribusian ke lembaga penyalur untuk menuju BBM satu harga.
Terkait hal itu, telah dilakukan beberapa kali rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara dengan menghadirkan Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemkab Bulungan, Pemkab Nunukan, Pemkab Malinau, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kaltara.
Kepada Pertamina dan BPH Migas, Gubernur Zainal menjelaskan konsumsi BBM di Kaltara semakin meningkat, sehingga perlu adanya evaluasi pendistribusian ke lembaga penyalur BBM yang terdapat di sejumlah daerah di Kaltara, termaksud di daerah 3T.
“Seperti diketahui, program BBM 1 harga bertujuan mengurangi disparitas harga dan menjamin keberlanjutan ketersediaan energi di tanah air terutama di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil, sehingga terciptanya akses energi yang merata dan berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali,” jelas Gubernur Zainal.
Ia menerangkan, saat ini di Kaltara terdapat 13 titik lokasi lembaga penyalur BBM yang dibangun Pertamina dan ditargetkan menjadi 18 titik lokasi pada 2024 mendatang. Jumlah lembaga penyalur BBM ini sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam mewujudkan energi berkeadilan.
Namun, Gubernur Zainal menambahkan, dari 13 titik lokasi lembaga penyalur ada satu titik yang sulit dijangkau yakni di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga, perlu dilakukannya evaluasi ulang terkait pendistribusian BBM ke lembaga penyalur.
“Di samping itu, topografi Kaltara yang terdiri dari pegunungan, hutan dan kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam mendistribusikan BBM di provinsi termuda ini, karena harus menggunakan jalur udara, darat dan laut,” kata dia.
“Di Krayan sendiri, untuk mendistribusikan BBM harus menggunakan pesawat, karena akses darat tidak memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut BBM, sedangkan menggunakan motor trail saja butuh waktu tujuh sampai delapan hari baru bisa tembus ke Krayan dengan jarak tempuh sekitar 200 km,” ujar Gubernur Zainal.
Discussion about this post