TARAKAN, CAKRANEWS – Ada ketidakpuasan yang tampak dari kelompok mahasiswa usai menggelar demonstrasi bersama para petambak di Kota Tarakan, Rabu 2 November 2022 lalu terkait dengan tututan kenaikan harga udang yang layak.
Meski Wali Kota Tarakan Khairul sudah menemui massa, dan telah disepakati pembentukan Satuan Tugas atau satgas untuk mencari solusi atas harga udang, namun masih yang kurang, yakni pihak pemprov dalam hal ini Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dianggap tidak memperhatikan persoalan serius tersebut.
Apalagi, pembentukan satgas hanyalah solusi jangka pendek, yang tentu saja nantinya akan meninggalkan PR besar tambahan bagi semua pihak yang berada dalam lingkaran komiditas udang.
CAKRANEWS menghimpun suara-suara mahasiswa yang belum puas atas hasil yang didapatkan dalam demo jilid dua tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Tarakan Dedy Syarkani mengatakan, sektor perikanan adalah sektor unggulan Kaltara yang seolah di anak tirikan. Masyarakat tidak melihat adanya program pembangunan kepala daerah baik gubernur maupun wali kota di sektor ini, padahal sektor inilah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kaltara khususnya Tarakan.
“Ketika kita melihat ke belakang, saat terjadi krisis moneter di tahun 1998, sektor perikanan menjadi tulang punggung dan menjadi alasan roda perekonomian Tarakan tetap stabil. Hal itu dikarenakan komoditi perikanan khas Tarakan dihargai dengan kurs dolar yang saat itu melonjak naik nilainya,” ujar Dedy dalam keterangannya, Kamis 3 November 2022.
Menurut Dedy, pemerintah daerah selama ini terkesan abai dan tak peduli di sektor perikanan. Masyarakat seolah diminta menerima kenyataan pahit atas anjloknya harga komoditi udang dan diminta untuk mandiri berjuang menuntaskan persoalan ini sendiri. Lebih disesalkan lagi saat terjadinya perdebatan alot antara aksi massa dan pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota Tarakan langsung menawarkan solusi-solusi yang tak menjawab persoalan.
“Pemerintah daerah tak bisa terus-terusan berdalih tak bisa menjangkau persoalan ini lantaran konsep transaksi antara petani tambak dan perusahaan cold storage adalah bisnis to bisnis. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 25B ayat (1) mengamanahkan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dan ayat (3) pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sangat disayangkan juga ketika saat aksi yang hadir hanya Wali Kota Tarakan, padahal pihak gubernur sudah kita surati untuk hadir menemui massa aksi yang dimana sebelumnya pada aksi pertama tak ada hasil apapun didapatkan karena baik wali kota dan gubernur tak dapat hadir ditengah-tengah aksi massa,” ucap Dedy.
Namun di aksi kedua meski telah di hadiri Wali Kota Tarakan, tetap saja pihak gubernur pun tidak muncul batang hidungnya. Hal ini tentu sangat disayangkan padahal gubernur menjadi orang yang paling utama menjawab persoalan ini, terlebih beliau telah berjanji untuk menuntaskan harga udang ini saat masa kampanyenya.
“Pemerintah daerah baik gubernur maupun wali kota mesti memikirkan solusi konkrit atas permasalahan yang menjadi hajar hidup orang banyak di Kaltara khususnya Tarakan ini. Sebagaimana yang telah saya paparan sebelumnya, hampir tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk abai atau bahkan acuh terhadap permasalahan ini,” kata Dedy.
Lebih lanjut ia berpendapat, sudah wajar jika masyarakat menduga terjadi permainan harga yang dilakukan pihak perusahaan cold storage karena berdasarkan data perdagangan pada triwulan II 2021 harga udang mencapai US$ 12,65/kg naik ketimbang triwulan I 2021 sebesar US$ 11,99/kg. Jika dilihat dari pertumbuhannya harga udang pada triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen berdasarkan q-t-q (quarter-to-quarter).
BKIPM Tarakan sebagai instansi yang memastikan udang yang diekspor sudah berhasil mengekspor sebanyak 4.051.874,82 kg senilai Rp 583.539.965.706,09.
Dari sisi ekspor, jumlah total ekspor udang Kaltara juga mengalami kenaikan, dari awalnya 2.927 Ton pada periode Januari sampai dengan Mei 2020 menjadi sebesar 3.393 Ton periode yang sama tahun 2021 atau meningkat sebesar 15,91 persen.
Serta wajib diketahui seluruh pihak jika Kaltara merupakan salah satu provinsi dengan nilai ekspor udang terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai USD 87,9 juta atau 5,64% (posisi 6) dari total seluruh ekspor udang di Indonesia. Adapun udang komoditas utama yang diekspor Kaltara adalah udang windu (Black Tiger).
Belum lagi berdasarkan rilis dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, pun menyebut ekspor udang windu cenderung stabil sejak 2017-Maret 2021. Adapun tujuan ekspor udang windu tersebut diantaranya Amerika (12,42%), Taiwan (5,48%) dan Jepang (82,10%). Pada triwilan II, BI Kaltara memprediksi ekspor udang windu dari Kaltara akan meningkat sejalan dengan adanya periode “Golden Week” di Jepang.
“Jadi seribu alasan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan atas anjloknya harga udang merupakan alibi yang hampir tidak bisa diterima akal sehat terlebih jika alasannya adalah dari sisi menurunnya pembelian dari negara buyer, sedangkan data menunjukan tidak ada masalah dari sisi suply and demand,” kata Dedy.
Kemudian, Ketua PC PMII Tarakan Moh. Nizam berkata, gelombang protes terhadap merosotnya harga komoditas ekspor unggulan di Kalimantan Utara terus bergema di Bumi Paguntaka. Gerakan ini tentu berasal dari hati nurani masyarakat yang mengantungkan hidupnya pada hasil budidaya udang windu.
“Harga yang terus merosot, Harga BBM yang naik beriringan dengan ongkos produksi yang semakin meningkat sementara harga jual yang terus mengalami penurunan dan petambak mengharapkan kehadiran pemerintah merumuskan solusi jangka pendek mengingat waktu panen sudah hampir dekat. Jangan sampai pemerintah kalah dengan swasta,” ucap Nizam.
Sementara Ketua EK LMND Tarakan Samsul menyebut banyak persoalan-persoalan mendasar para petambak salah satunya adalah harga jual udang, dimana kondisi pengeluaran lebih besar di banding dengan hasil penjualan.
Hal ini yang menjadi unsur gerakan untuk menyeruakan hingga sampai jilid dua, dikarenakan pada aksi pertama tak ada pemerintah daerah mau menemui massa aksi.
Sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tertulis jelas bahwa pemerintah berkewajiban dalam usaha perikanan, sehingga kita meminta kepada pihak yang berkewajiban dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk menjawab persoalan yang terjadi pada anjloknya harga undang windu di Kalimantan Utara.
Besaran biaya yang terus meningkat paska kenaikan harga BBM tentu sangat mempengaruhi hasil penjualan para petambak. Kita tegaskan pemerintah daerah jangan sembunyi tangan, kita harapkan solusi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam hal ini adalah petambak Kalimantan utara.
“Dan sangat disayangkan juga pada aksi unjuk rasa ini, tidak ada dari pemerintah gubernur menemui massa aksi. Karna ini bukan hanya persoalan tarakan saja tapi ini sudah jadi persoalan kalimantan utara. Padahal tak ada yang lebih penting di atas kepentingan rakyat tapi pemerintah malah tak acuh akan hal tersebut dan ini kita jadikan sebagai catatan hitam untuk pemerintah,” tutur Samsul.
Discussion about this post