NUNUKAN, CAKRANEWS – Agenda Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) berkerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini digelar Hotel Lenfin Nunukan, Selasa 29 Oktober 2024.
Ketua Bawaslu Nunukan, Moch Yusran menjelaskan bahwa partisipasi pengawasan pilkada merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Tidak hanya laki laki, namun juga perempuan yang dinilainnya punya peran penting.
Agenda yang digelar oleh KPPI ini juga merupakan salah satu program Bawaslu dalam hal pengawasan Pilkada 2024.
“Pada dasarnya, kita mendukung kegiatan ini, apalagi sejalan dengan program kita berkaitan dengan bagaimana mendorong keterlibatan perempuan dalam pengawasan tahapan di pilkada 2024 kali ini, khususnya soal isu-isu krusial seperti politik uang, keterlibatan ASN, serta pihak-pihak yang dilarang, sehingga kaum perempuan ini bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan,” ujarnya Yusran, Rabu 30 Oktober 2024.
Lebih lanjut, Yusran berharap tiap-tiap pasangan calon dapat menjadikan isu-isu perempuan sebagai visi misi ketika terpilih nanti.
“Harapannya, untuk Kaukus Perempuan dan semua ibu-ibu yang hadir bisa membangun kontrak politik dengan para calon. Sehingga, calon yang terpilih punya tanggung jawab untuk merealisasikan apa yang sudah mereka janjikan. Kemudian KPPI punya tanggung jawab moral juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan bupati terpilih,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan upaya membumikan politik gagasan yang menjadi lawan dari politik uang. Baginya, politik uang memutuskan antara relasi pemilih dengan calon yang dipilih, sehingga nantinya masyarakat sudah tidak bisa menagih janji-janji yang diberikan calon terpilih. (ryan)
Discussion about this post