Peringatan dari KPU untuk Parpol: Aturan Jelas, Politik Identitas Dilarang!

JAKARTA, CAKRANEWS – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, bahwa parpol perserta Pemilu 2024 sudah boleh melakukan sosialisasi saat ini, namun dilarang bermuatan politik identitas.

Hasyim menjelaskan, bahwa larangan politik identitas sudah tertuang begitu jelas dalam Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait dengan materi kampanye berbau suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA.

“Di UU Pemilu kan sudah jelas ada aturan menggunakan instrumental SARA kalau dalam bahasa UU, atau politik identitas sebagai sarana atau alat untuk mensosialisasikan diri atau mengkampanyekan diri, itu kan dilarang UU,” kata Hasyim di Jakarta, Jumat 17 Februari 2023.

Ia juga mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk memberi tindakan kepada parpol yang memasukkan muatan SARA ke dalam sosialisasinya.

“Kalau ada seperti ini, saya rasa teman-teman Bawaslu bisa memberikan teguran atau peringatan melalui surat peringatan, bahwa yang begitu enggak boleh atau dilarang undang-undang,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar larangan politik identitas, berbunyi sebagai berikut.

(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu