Rakor Pengelolaan Perbatasan, Bupati Luara Sampaikan Hal Ini

NUNUKAN, CAKRANEWS – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir resmi membuka Rakor Pelaksanaan Pengelola Wilayah Kawasan Perbatasan di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan  pada Rabu 21 Agustus 2024.  Rakor yang diselenggarakan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan sebagai pedoman.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Wilayah perbatasan berpeluang menjadi titik sentral dalam upaya pembangunan dan pengembangan Nasional.

“Rapat koordinasi ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan,” ujar Laura dalam sambutannya yang dibacakan  Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Lebih lanjut Laura mengatakan bahwa disusunnya rencana induk tersebut, dalam rangka mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak dasar warga Negara yang berada di perbatasan, memperkuat posisi wilayah perbatasan Negara yang menjadi pintu keluar masuk wilayah NKRI.

“Kita ingin mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung Internasional, serta mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat kawasan perbatasan,” lanjutnya.

Pada agenda itu, kata Laura, juga merupakan wujud sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengeloaan perbatasan, serta mengoptimalkan kebijakan afirmatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing – masing kawasan perbatasan.

“Dengan melihat tujuan penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tersebut, maka kita bisa melihat betapa seriusnya Pemerintah dalam upaya untuk memperhatikan dan mengelola kawasan perbatasan,” tegas Laura.

Tentunya hal ini diharap Laura dapat disambut dengan penuh antusias. Terlebih, sebagai pihak yang dipercaya oleh negara untuk menjadi aparatur pengelola kawasan perbatasan di daerah, sudah semestinya menerjemahkan semangat ini dalam bentuk daya dan upaya yang maksimal guna mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan ini dengan sebaik baiknya.

“Kiranya dalam pembahasan rapat koordinasi dan penyusunan program kegiatan nantinya tetap menjadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya,” pungkasnya. (ryan)