JAKARTA, CAKRANEWS – Reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu pekan lalu, disebut hanyalah untuk mengakomodir kepentingan partai pendukung belaka, namun belum ada jaminan menteri baru dapat bekerja lebih baik.
Hal ini disampaikan pakar komunikasi politik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad.
“Nuansa akomodasi politik di sini cukup nyata, karena pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN di situ tentu ada akomodasi politik, belum lagi wamen dari PSI, PBB dan PDIP,” kata Nyarwi dalam siaran pers, seperti dikutip baru-baru ini.
Sebelumnya, Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Lalu Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan Politikus PDIP Jhon Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Adapun pergantian orang dalam kabinet itu, menurut Nyarwi hanya semakin menegaskan bahwa para menteri dipilih dari lingkaran yang dekat dengan Jokowi, seperti Hadi Tjahjanto.
“Pak Hadi termasuk sudah lama dekat dengan Presiden Jokowi. Artinya Presiden memperkuat barisan orang-orang yang selama ini sudah dekat,” ujarnya.
Ia juga menyorot soal kinerja yang belum ada jaminan. Apalagi, posisi Menteri Perdagangan yang belakangan disorot tajam akibat kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng.
“Dari sisi kinerja, bisa dikatakan ada berbagai kritik kegagalan Mendag menangani minyak goreng. Tetapi posisi Mendag digantikan dari kalangan politisi belum tentu juga ada jaminan efektivitas. Meskipun ada sisi positifnya dari dukungan politik bisa digunakan dalam pengelolaan perdagangan, tetapi kepentingan politik dalam kementerian perdagangan makin menguat,” ucap Nyarwi.
Sementara pengangkatan Hadi Tjahjanto di Kementerian ATR/BPN, memiliki tugas untuk melakukan percepatan reformasi agraria yang selama ini selalu disertai persoalan konflik pertanahan. Padahal pertanahan dan tata ruang ini menurut Nyarwi sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia sekarang ini.
“Artinya peran pak Hadi dari latar militer Angkatan Udara punya perspektif lain dalam memperkuat ketahanan pangan dan posisi geopolitik Indonesia di tengah krisis perang Rusia dan Ukraina serta menguatnya ekspansi Cina dalam konflik perbatasan di Laut Cina Selatan,” kata dia.
Discussion about this post