TANJUNG SELOR, cakra.news – Tokoh masyarakat Bulungan, dr Amsal mengaku tidak heran jika serapan anggaran hingga mendekati akhir tahun masih minim.
Hal ini terjadi, menurutnya karena dalam proses penganggaran hingga ketuk palu di dewan biasa pada pertengahan atau tiga perempat mendekati akhir tahun, Rabu (08/12/2021).
“Biasa dalam proses penganggaran itu memang ‘kan selalu pada pertengahan atau minimal tiga perempat sebelum habis tahun,” kata dr Amsal pada cakra.news di kantornya Jalan Gapensi Tanjung Selor.
Setelah proses anggaran selesai, Lanjutnya barulah pemerintah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja.
Dengan waktu yang tersisa, kata Dia mengakibatkan ada sejumlah proyek fisik yang butuh waktu pada prosesnya dan diyakini tidak akan selesai pada akhir tahun, anggarannya dialihkan ke proyek-proyek lain yang dianggap bisa selesai tepat waktu akhir tahun.
“Pengalaman Saya di dewan, Saya selalu marah di situ, biasanya bulan Juli – Agustus baru diproses di dewan,” kata Politisi Golkar yang duduk di DPRD Bulungan di periode lalu.
Dilanjutkan dr Amsal, pada saat anggaran harus dihabiskan dalam tiga bulan, proyek fisik otomatis tidak ada, yang ada hanya tinggal proyek-proyek yang sifatnya tidak memberikan dampak signifikan ke masyarakat.
“Lebih banyak pada kegiatan koordinasi, konsultasi, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk ke luar daerah, sepertinya sekedar menghabiskan anggaran karena akan mendapat masalah ketika ada silpa yang besar, padahal itu menjadi parameter keberhasilan mereka,” katanya.
Memang, kata dr Amsal soal silpa yang berkurang atau mendekati nol bisa dikatakan sebagai keberhasilan, tapi dia berharap penggunaan anggaran tersebut bisa menstimulasi peningkatan perekonomian masyarakat dengan peningkatan belanja, menambah uang beredar di masyarakat.
“Silpa yang berkurang atau mendekati nol, itu berhasil tapi apa dulu proyeknya, apakah bermanfaat untuk daerah atau ada tidak multiplier effect bagi masyarakat. Apakah masyarakat bisa mendapatkan bangunan fisiknya atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi belanja menambah uang beredar di masyarakat,” tandasnya.
Masalahnya, kata Amsal kenapa selalu begitu. Bahkan Presiden Jokowi pun sudah menyampaikan, mulai Januari sudah dimulai, namun nyatanya tetap tak ada perubahan.
“Saya melihat tidak ada efek kesadaran untuk mau berubah dari pihak pemerintah. Proses itu berawal bolanya pertama di pemerintah loh, dewan kan hanya tinggal memulai ‘kapan waktu mulai kita bahas’,” sebutnya.
Untuk kemajuan Kaltara, Amsal meyakini bolanya ada di bupati dan gubernur. Kuncinya di bupati dan gubernur sebagai pemegang kuasa anggaran. Mereka harus tegas ke staf-stafnya, menekan stafnya agar secepatnya mengajukan anggaran ke dewan.
“Ketegasan itu yang kadang tidak ada,” tutupnya.**
Pewarta : Ramses Lubis
Discussion about this post