Tarakan – Nama Universitas Patria Artha yang berlokasi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan tengah “naik panggung” usai disinggung Calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor Urut 1 Brigjen TNI (Purn) Andi Sulaiman dalam debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub Kaltara) 2024 pada Senin, 21 Oktober 2024 kemarin.
Kepala Badan Inteligen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara periode 2018 – 2022 ini menyinggung soal “eksodus” anak muda Kaltara yang dikirim ke Universitas Patria Artha oleh Pemprov Kaltara. Nyatanya, Univeristas tersebut hanya memiliki akreditasi C. Lalu benarkah apa yang disampaikan Andi Sulaiman tersebut?
Dikutip dari website Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Universitas Patria Artha memang mendapatkan akreditasi C. Ada tiga Fakultas di kampus tersebut yakni Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kesehatan dengan total 11 jurusan. Adapun masing-masih jurusan memiliki akreditasi yang beragam, diantaranya;
* S2 Manajemen (B)
* S1 Akuntansi (B)
* S1 Ilmu Keperawatan (B)
* S1 Kesehatan Masyarakat (B)
* S1 Manajemen (B)
* S1 Teknik Mesin (B)
* D3 Kebidanan (B)
* S1 Teknik Elektro (C)
* S1 Teknik Informatika (C)
* D3 Manajemen Informatika (C)
* D3 Teknik Informatika (belum terakreditasi)
Berdasarkan penjelasan BAN-PT, akreditasi C adalah predikat yang diberikan kepada perguruan tinggi yang perlu perbaikan signifikan di berbagai aspek, seperti: Kurikulum, Kualitas pengajar, Fasilitas. Akreditasi C menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemprov Kaltara setidaknya ada 755 mahasiswa yang dikirim ke Universitas Patria Artha (UPA) selama kurun waktu 2022-2024 dengan rincian tahun 2022 sebanyak 239 mahasiswa, tahun 2023 sebanyak 253 mahasiswa dan tahun 2024 sebanyak 263 mahasiswa.
Rektor Universitas Patria Artha adalah Dr Bastian Lubis yang dikenal selama ini sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubenur Kaltara Nomor 188.44/K.270/2022 pada era Zainal Paliwang – Yansen TP.
Bastian Lubis dianggap sebagi “Ring1” dari bekas Gubernur Zainal. Bastian inilah yang disebut-sebut menentukan nasib pejabat di Provinsi Kaltara. Dikutip dari laman niaga.asia (14 Juli 2023), Bastian Lubis kerap menebar kontroversi salah satunya dengan memberhentikan Kepala Dinas PUPR-PERKIM Kaltara Dr. DT. Iman Suramenggala, S.Hut, M.Sc.
“Saya salah seorang PNS yang jadi korban Bastian Lubis. Tidak hanya itu, saya juga disebut-sebutnya telah melakukan korupsi puluhan miliar, padahal saya baru menjabat 7 bulan. Fitnah yang sangat keji,” kata Datu Iman.
Menurut Datu Iman, dirinya dilantik jadi kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kaltara pada Juni 2022 dan diberhentikan pada Maret 2023 berdasarkan penilaian Tim Independen yang disebut-sebut diketuai Bastian Lubis.
“Padahal pada Januari saya mendapat penilaian kinerja dengan nilai BAIK,” ucapnya.
Datu Iman adalah lulusan program S3 dari Univeristas Gajah Mada (UGM) dengan akreditas A. Sementara Bastian Lubis adalah alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia Jakarta (IPWIJA) atau lebih dikenal dengan STIE IPWIJA Jakarta yang berdasarkan BAN-PT memiliki akreditasi B.
Atas kasus tersebut, sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan, adat, pemuda, dan sejenisnya menuding Bastian Lubis sebagai pembuat gaduh di Pemerintahan Provinsi Kaltara
Discussion about this post