Malinau, CAKRANEWS – Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si. membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) terkait Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau di Hotel Mahkota, pada Selasa (20/09).
Kepala BPS Kabupaten Malinau Supriyanto, S.ST. dalam laporannya menjelaskan dalam rangka mengawal reformasi perlindungan sosial yang disampaikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2022 yang mana perlu dilakukan perbaikan dan kesiapan program perlindungan sosial melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi atau Regsosek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Regsosek sendiri merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan.
“Berkaitan dengan hal tersebut sebagai langkah awal pelaksanaannya maka hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022,” ucapnya.
Adapun jumlah peserta yang hadir dalam rapat ini sebanyak 77 peserta ditambah 3 panitia maka total keseluruhannya 80 peserta.
Pelaksanaan kegiatan awal registrasi sosial ekonomi ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s.d 14 November 2022, dengan cakupan seluruh penduduk atau kepala keluarga yang ada di Kabupaten Malinau.
“Kami mohon dukungan bapak, ibu kepala dinas, instansi, lembaga, pimpinan perusahaan beserta seluruh hadirin yang hadir pada rapat hari ini agar nantinya kita dapat memperoleh satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akurat dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si. mengatakan bahwa Pemkab Malinau mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada BPS Kabupaten Malinau yang telah menyelenggarakan rapat ini.
“Rapat ini merupakan bukti keseriusan BPS Kabupaten Malinau untuk mendukung serta mensukseskan kebijakan reformasi program perlindungan sosial sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah sehingga harapan kita ke depan tentang data yang berkaitan dengan angka kemiskinan di Kabupaten Malinau dapat lebih valid lagi sehingga penanganannya dapat kita lakukan dengan lebih baik lagi,” tuturnya.
Discussion about this post