Tim Kemenkopolhukam RI Lakukan Pertemuan Bersama Pemkab Nunukan

Bertempat di ruang VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE., M.Si., P.hD menerima kunjungan kerja Tim Kemenkopolhukam RI, Kamis (01/07).

Kunjungan yang dipimpin oleh Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi, S.IP., M.B.A., M.Han ini bertujuan melakukan pemantauan implementasi kebijakan pertahanan negara di Kab. Nunukan.

Tampak turut hadir dalam pertemuan ini Kepala BPPW Kementerian PUPR Prov. Kaltara Andi Hakim Arrasyid, S.T., M.Sc., hadir pula Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, S.IP., M.Si., Kepala BP2MI Nunukan Kombes Pol Hotma Viktor Sihombing, S.I.K., perwakilan unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Kepala BNN Kab. Nunukan, dan Kepala OPD di lingkungan PemKab Nunukan.

Mengawali sambutannya Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid memberikan ucapan selamat datang kepada Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Mayjen TNI Hilman Hadi beserta rombongan di Kab. Nunukan.

Selanjutnya Asmin Laura menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Kab. Nunukan merupakan perbatasan dengan Negara bagian Serawak dan Sabah, Malaysia. Kabupaten Nunukan juga merupakan salah satu perlintasan atau pintu masuk para WNI atau TKI yang ingin bekerja di Malaysia. Karena menjadi perlintasan, tidak heran jika secara demografi masyarakat di Kab. Nunukan memiliki latar belakang tang sangat beragam, mulai dari suku, agama, maupun adat istiadat dan budaya.

“Sebagai daerah di perbatasan, Kabupaten Nunukan menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks selama ini, mulai dari penyelundupan, terorisme, narkoba, dan human traficking, masalah sengketa batas negara, dan persoalan-persoalan lainnya. Terkait dengan persoalan batas negara, sebetulnya sebagian besar titik-titik perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia sudah bisa disepakati. Jumlah wilayah OBP (Oustanding Boundary Problem) atau wilayah yang titik wilayahnya belum disepakati juga terus berkurang. Penyelesaian beberapa OBD ini tentunya harus disambut baik sebagai wujud komitmen dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum batas wilayah antar negara”, ungkapnya.

Laura juga menambahkan, selain penyelesaian beberapa OBP pemerintah juga sedang membangun PLBN pada tiga titik perbatasan di wilayah Kab. Nunukan, yaitu PLBN di Sebatik, PLBN Labang, dan PLBN Long Midang yang tentunya juga semakin menambah proyeksi perkembangan wilayah sekitar yang akan semakin maju.

“Terkait dengan kondisi masyarakat di perbatasan, meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas, tetapi kecintaan dan kebanggaan masyarakat perbatasan seperti di wilayak Krayan, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Sei Manggaris, dan Sebatik terhadap bangsa dan negara ini tidak pernah luntur sedikitpun. Negara memiliki hutang kepada mereka semua, hutang ini harus dibayar dalam bentuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Inilah yang menjadi tugas kita, para penyelenggara pemerintahan”, tambah Laura.

Menurut Laura, semua permasalahan dapat diselesaikan bersama sepanjang komunikasi dan koordinasi dapat dijalin.

“Seperti halnya apa yang kita lakukan saat ini, secara pribadi dan Pemerintah Daerah saya mengapresiasi atas langkah yang telah diambil dari Tim Menkopolhukam untuk melaksanakan koordinasi dan peninjauan di Kab. Nunukan”, ujarnya. (Humas/Diskominfotik)