TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan distribusi pembangunan dilakukan secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota, terutama wilayah perbatasan dan pedalaman.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Agus Salim, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kaltara di Tanjung Selor.
Agus menilai masih terdapat ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dengan wilayah pedalaman dan perbatasan. Menurutnya, kondisi geografis Kaltara sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif.
“Fraksi Gerindra memandang pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota harus memperoleh perhatian yang proporsional, khususnya kawasan perbatasan, wilayah pedalaman, dan daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur maupun pelayanan dasar,“ ujar Agus, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses pelayanan dasar yang layak.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di kawasan dengan keterbatasan akses.
“Keberhasilan pembangunan harus dirasakan secara merata. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal karena keterbatasan akses maupun perhatian dalam kebijakan anggaran,” tegasnya.
Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat memperkuat perencanaan dan pengalokasian anggaran agar program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
Discussion about this post