TANJUNG SELOR, CAKRANEWS– DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kaltara di Ruang Sidang Utama DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Senin (13/7/2026).
Rapat beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, didampingi Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, dan Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir. Sidang turut dihadiri anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, Forkopimda, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Muddain mengatakan pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Penyampaian pandangan umum fraksi ini merupakan panggung evaluasi objektif. Setiap fraksi diberikan ruang untuk menyampaikan catatan kritis, saran, maupun apresiasi atas kinerja keuangan Pemprov Kaltara tahun anggaran lalu,” ujar Muddain.
Enam fraksi kemudian menyampaikan pandangannya secara bergantian. Fraksi Gerindra disampaikan Agus Salim, Fraksi Golkar oleh Adi Nata Kusuma, Fraksi Demokrat oleh H. Saleh, Fraksi PKS oleh H. Ladullah, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat oleh Dino Andrian, serta Fraksi Gabungan PKB, Nasdem dan PAN yang disampaikan Supaad Hadianto.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat. Dino Andrian menekankan pentingnya memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, terutama pada sektor pelayanan publik.
“Pertanggungjawaban APBD tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif angka-angka, tetapi harus mencerminkan seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga Kaltara,” kata Dino.
Pandangan umum keenam fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Pemprov Kaltara untuk memberikan tanggapan dan jawaban dalam rapat paripurna berikutnya.
DPRD Kaltara berharap proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 dapat menjadi momentum evaluasi agar pengelolaan anggaran ke depan semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Discussion about this post