Pansus I DPRD Kaltara Matangkan Ranperda Penghargaan Daerah

TARAKAN, CAKRANEWS – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penghargaan Daerah.

Untuk memperkaya substansi regulasi, Pansus I melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan, Jumat (19/6/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus I DPRD Kaltara, H. Hamka,  didampingi anggota Pansus Herman, dan H. Ladullah.

Hamka mengatakan konsultasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dan referensi mengenai mekanisme pemberian penghargaan yang tepat. Menurutnya, Ranperda Penghargaan Daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mampu diterapkan secara objektif dan transparan.

“Ranperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk memberikan penghargaan secara objektif, transparan, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Karena itu, kami perlu mendapatkan berbagai masukan dari perangkat daerah yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sumber daya manusia,” ujar Hamka.

Ia menjelaskan, penghargaan daerah nantinya tidak hanya ditujukan bagi tokoh masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dan menghasilkan prestasi bagi daerah.

Anggota Pansus I, Herman, mengatakan konsultasi dengan BKPSDM Tarakan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi Ranperda. Pihaknya ingin memastikan aturan yang nantinya ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan tepat sasaran.

“Melalui konsultasi ini, kami ingin memperoleh gambaran mengenai mekanisme penilaian, kriteria penerima penghargaan, hingga sistem pembinaan yang dapat diterapkan sehingga penghargaan yang diberikan benar-benar memiliki nilai dan manfaat,” kata Herman.

Pansus I DPRD Kaltara selanjutnya akan terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan agar Ranperda Penghargaan Daerah tidak hanya menjadi regulasi administratif, tetapi juga mampu membangun budaya apresiasi dan mendorong peningkatan prestasi masyarakat di Kalimantan Utara.