Menteri ATR/BPN Ditarget Jokowi, Harus Bagikan 20.000 Sertifikat di Tahun 2022

TARAKAN, cakra.news – Melihat lahan pertambakan yang berjejer di sepanjang pantai Tarakan rupanya menginspirasi Presiden RI Joko Widodo agar masyarakat petani penggarap ataupun petambak memiliki hak atas area lahan/tambak yang telah diusahakannya.

“Jangan sampai tiba-tiba datang orang dari Jakarta atau orang luar membawa Hak Guna Usaha (HGU) dan masyarakat tidak bisa apa-apa maka inilah pentingnya sertifikat,” ujar Jokowi usai menyerahkan sertifikat tanah untuk warga Kaltara di gedung Tennis Indoor Telaga Keramat Kota Tarakan, Selasa (21/12/2021).

Jokowi mengaku turut bergembira sebagaimana warga yang telah mendapatkan sertifikat atas area lahan miliknya.

Menurutnya, dengan adanya sertifikat tentunya warga memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikan tanahnya.

“Saya senang pada siang hari ini bapak ibu semuanya telah memegang sertifikat, ini adalah kepastian hukum hak atas tanah bapak ibu miliki,” tandasnya.

Setelah warga memegang sertifikat lahannya, Jokowi berharap tidak ada lagi sengketa lahan karena batas hak atas tanah sudah jelas sesuai yang tertera di sertifikat.

Jokowi juga mengaku miris jika mengetahui ada warga yang telah 10 hingga 15 tahun menggarap lahan tapi tidak memiliki sertifikat.

Hal ini, kata Dia bisa berbahaya bagi warga karena sewaktu-waktu lahan tersebut bisa diberikan ke orang lain dan masyarakat tidak bisa menuntut apapun.

“Sekarang bapak ibu sudah sudah pegang sertifikat dan kepastian hukum itu ada. Jangan sampai terjadi lagi banyak sengketa tanah, sengketa lahan,” tandasnya.

Di gedung Tennis Indoor Telaga Keramat Kota Tarakan yang dihadiri sekitar 300 perwakilan warga se Kaltara, Presiden Jokowi membagikan sebanyak 13.455 sertifikat, masing-masing untuk lahan tambak sebanyak 1.509 sertifikat dan sisanya adalah sertifikat yang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadir di acara penyerahan sertifikat, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Walikota Tarakan Khairul.**

Ade Prasetia Cahyadi