Setelah Pensiun ASN DKI Cairkan Cek Rp35 Miliar, Diendus PPATK

JAKARTA, cakra.news – Setelah sebelumnya ada temuan KPK soal pejabat eselon III di Pemprov DKI Jakarta yang mencairkan cek senilai Rp35 miliar setelah pensiun, hal yang sama diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Seorang pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disebut PPATK telah melakukan transaksi tidak wajar menggunakan rekening pihak lain.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dari hasil analisis ditemukan adanya oknum ASN DKI yang melakukan transaksi di luar profile yang bersangkutan dan diduga terkait dengan penyalahgunaan jabatannya.

Temuan tersebut, kata Ivan, langsung diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk KPK.

Ia menyebut modus yang digunakan dalam melakukan transaksi adalah dengan menggunakan nama orang lain.

“Ada beberapa kasus kami serahkan ke APH. Tentunya langsung kami komunikasikan. Modus ada beberapa yang menggunakan rekening nominee (keluarga, staf, bahkan KTP palsu). Kasus-kasus lama banyak juga,” terangnya.

Dalam kegiatan Bimtek Antikorupsi Mewujudkan Keluarga Berintegritas di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/3/2022), Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan pihaknya menerima informasi dari PPATK perihal pensiunan ASN Pemprov DKI Jakarta yang mencairkan cek senilai Rp35 miliar.

Pejabat itu, kata Alex, juga membeli rumah secara tunai senilai Rp3,5 miliar.

KPK pun sempat mengklarifikasi pejabat yang tidak disebut identitasnya tersebut.

“Tapi Saya tidak tahu mungkin sudah jalan Tuhan, tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal,” ungkap Alex.

Meski kasus dugaan pidana dihentikan karena yang bersangkutan meninggal, KPK, lanjut Alex, tetap menindaklanjuti temuan PPATK tersebut dengan melaporkannya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

“Karena ini pidananya kita hentikan, dalam tanda kutip, dugaan bahwa telah melakukan pidana menerima gratifikasi, kita hentikan. Kita limpahkan ke Ditjen Pajak, supaya apa, supaya atas kekayaan tadi itu bisa kena pajak, kalau enggak dilaporkan dilakukan pemeriksaan pajak,” sebutnya.**

Pewarta: Andi Surya
Sumber: CNN Indonesia