TARAKAN, CAKRANEWS – Saat ini cukup banyak perusahaan yang beroperasi maupun berinvestasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dana program kepedulian sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui regulasi tersebut nantinya sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah setempat diwajibkan menyalurkan CSR secara mandiri. “Dana CSR harusnya disalurkan kepada pemerintah sebagai tambahan PAD,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Rabu (11/5/2022).
Selanjutnya akan dilakukan inventarisir dan mengatur regulasinya, sehingga terdapat sumber PAD lain yang sesuai aturan. Selama ini, kata Zainal, CSR disalurkan secara mandiri oleh perusahaan.
Ia pun berharap nantinya dengan regulasi tersebut, dana CSR dapat disalurkan melalui pemerintah agar lebih tepat sasaran. “Karena yang tahu kondisi masyarakat, tentu saja pemerintah,” katanya.
Gubernur juga meminta agar Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dapat menghitung potensi penerimaan PAD dari CSR perusahaan. Pasalnya, jika ditaksir, nilainya cukup besar dengan melihat jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltara.
“Sumber PAD ini sangat rasional. Bisa dikejar dan ada pangsanya. Potensinya bisa sampai Rp 200 miliar per tahun,” ujarnya.
Selain PAD dari CSR, juga terdapat sumber PAD melalui pajak perusahaan. Artinya, perusahaan yang beroperasi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kaltara. Dikatakannya, banyak perusahaan yang bekerja di Kaltara namun masih menggunakan NPWP luar Kaltara.
“NPWP harus di sini agar dampaknya juga terasa di Kaltara. Kita mengimbau agar perusahaan dapat mengubah NPWP-nya,” kata Gubernur.
Dengan adanya regulasi yang mengatur kewajiban badan usaha mendaftarkan NPWP di Kaltara, akan menertibkan administrasi perpajakan dan menambah PAD.
Discussion about this post