BKPSDM Gelar Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Damkar dan Analis Kebakaran

Nunukan, CAKRANEWS – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan melaksanakan Uji Kompetensi secara daring yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Standarisasi dan Sertifikasi dan Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Tahun 2023. Peserta Uji Kompetensi diikuti oleh Pejabat Fungsional dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Nunukan.

Menurut Kepala BKPSDM, H. Sura’i, S.Sos, sebanyak sebelas peserta sebelumnya telah dinyatakan lulus verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bersama dengan ratusan peserta dari seluruh wilayah lain pada tahap Pra ujikom yang dilaksanakan 24 Maret lalu. Peserta diberikan materi-materi oleh narasumber yang berhubungan dengan ujikom.

“Setelah pra ujikom, seluruh peserta tersebut melaksanakan ujikom dan dibagi menjadi 2 angkatan. Untuk peserta dari Nunukan, mereka masuk di Angkatan 1 semuanya. Jadi ujikomnya dilaksanakan selama dua hari yakni 28 hingga 29 Maret yang terdiri dari beberapa tahapan,” imbuhnya.

Uji kompetensi ini merupakan salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan fungsional. Untuk peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Damkar Kabupaten Nunukan, kegiatan ini merupakan salah satu syarat Kenaikan Jenjang Jabatan dari Jabatan Fungsional Terampil ke Jenjang Mahir.

“Pelaksanaan ujikom ini kita fasilitasi di gedung aula diklat BKPSDM, hanya saja peserta harus membayar biaya PNBP,” tutupnya.

Biaya Uji Kompetensi ini sebesar Rp. 575.000 sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Bendahara PNPB untuk disetorkan ke Kas Negara.