NUNUKAN, CAKRANEWS – Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan menggelar pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam” di ruang pertemuan serbaguna Penginapan Aulia Kecamatan Tulin Onsoi, Selasa 23 April 2024.
Tujuan dari Bimtek tersebut adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian Sistem Hankam.
Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Ismawan Harijono menyampaikan, bahwa pada era pemerintahan presiden Joko Widodo pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu agenda prioritas sebagaimana amanat nawacita ketiga yaitu, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.
“Hal ini jelas sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas yaitu kecamatan yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga,” ujar Ismawan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Ismawan mengungkapkan bahwa BNPP mendukung sepenuhnya dan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif serta pemahaman akan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan perbatasan guna mendukung Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dalam rangka menjaga, memelihara, dan menggerakan pembangunan di kawasan perbatasan.
Lanjut dikatakan maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam.
“Tujuan dari kegiatan ini agar peserta dapat memahami kebijakan pengelolaan batas wilayah negara, peserta dapat memahami kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, tambahnya.
Selain itu diharapkan peserta dapat memahami sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security systems), peserta dapat mengidentifikasi dan melaporkan kondisi patok/pilar batas negara, meningkatnya pemahaman peran serta dan fungsi pemerintah desa untuk mendukung penguatan pertahanan dan keamanan di garis batas negara.
Lebih dari itu Ismawan juga berharap peserta dapat memahami peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Mitra Desa dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara.
“Peserta juga dapat terampil dalam tata cara pelaporan terkait dengan pertahanan dan keamanan di perbatasan, serta meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan, perbatasan negara dianggap penting dan mendasar karena merupakan beranda depan negara yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai jalur pelanggaran ilegal baik transnasional maupun internasional,”Jelasnya.
Discussion about this post