TANJUNG SELOR, cakra.news – Anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Yevri Sitorus turut hadir dalam peresmian penyalaan listrik di Dusun Tanjung Buyu, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, didampingi Bupati Bulungan Syarwani dan aparatur Kecamatan Tanjung Palas, Rabu (27/10/2021).
Deddy, sebagai salah satu pihak yang turut memperjuangkan aliran listrik untuk Dusun Tanjung Buyu mengatakan bahwa salah satu alasan Ia memperjuangkan hal tersebut, karena Dusun Tanjung Buyu berada di seberang Ibu Kota Provinsi Kaltara yaitu Tanjung Selor.
Dikhawatirkan ketika ada tamu singgah di Tanjung Selor, dan terlihat wilayah seberang sangat gelap, maka menurut Deddy akan terkesan kurang baik.
“Karena dia (Tanjung Buyu) ada di depan ibu kota provinsi. Bayangkan kalau tamu kita datang, menginap di Tanjung Selor, melihat ke seberang sungai gelap gulita, seperti jaman Belanda jadi kurang bagus,” ujar politisi Partai berlogo kepala banteng itu.
Dengan anggaran yang masih terbatas, lanjut Deddy, dalam melaksanakan program aliran listrik tersebut pihak pemerintah pusat bermitra dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional ke-76 tahun.
Peresmian aliran listrik inipun merupakan kado untuk Kaltara, dimana disaat bersamaan ada 14 desa pula yang dialiri listrik.
“Hari ini pada saat bersamaan, ada 14 desa se Kaltara yang kita listriki bersama PLN dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-76. Ini kado untuk kaltara, itu ada 8 desa. Di Kabupaten Nunukan di daerah Krayan, 3 desa, di Kabupaten Tana Tidung 2 desa di Malinau, dan 1 dusun di sini.
Dan ini sebagai bentuk sinergi antara Komisi VI dengan PLN sebagai mitra, dan tentu dengan provinsi dan kabupaten. Jadi ini adalah kerja keras kita bersama-sama,” bebernya kepada wartawan.
Dikatakan pula Deddy, dari 169 desa yang ada di Kaltara, masih ada 155 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Saat ini pihaknya dan pemerintah masih memperjuangkan hal tersebut, mengingat anggaran Listrik Desa (Lisdes) dari Penyertaan Modal Negara (PMN) ke pihak PT PLN (Persero) harus dibagi merata ke seluruh wilayah Indonesia. Kaltara sendiri hanya mendapatkan anggaran sebesar 50 miliar pertahun untuk program pelistrikan tersebut.
“Yang menjadi persoalan dan masih Saya perjuangkan sampai hari ini, alokasi yang diberikan ke kita di Kaltara itu hanya 50 miliar. Dan Saya berusaha setiap kali kita melakukan rapat, memohon dan mencoba melobi agar anggaran itu ditambah. Karena kalau dengan 50 miliar pertahun itu paling banyak kita bisa melistriki 50 desa. Masa 10 tahun lagi baru berlistrik,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Deddy, akan memperjuangkan penambahan anggaran untuk bisa menambah dana alokasi desa yang belum terlistriki di Provinsi Kaltara melalui Badan Anggaran DPR RRI.
“Saya sih berharap setidaknya 100 miliar itu harus ada, supaya kita tidak sampai lima tahun seluruh daerah di Kaltara sudah belistrik,” pungkasnya.
Suparjie Wardiyono selaku Costumer Service Manager PT. PLN (Persero) menambahkan, jika pihaknya akan membantu dalam pengaliran listrik di wilayah Kaltara dengan menyesuaikan kesiapan anggaran yang ada.
“Tiap tahun kita akan menambah sesuai dengan kesiapan anggaran. Jika ada tambahan anggaran, tentu ada percepatan untuk desa yang listriknya dinyalakan lebih cepat,” pungkasnya.*
Pewarta : Eni Sakadah
Discussion about this post