TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Sebuah peringatan keras disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengingatkan seluruh kepala dinas di wilayah kerjanya. Peringatan itu yakni agar jangan “bermain-main” dalam penggunaan anggaran, apalagi melakukan proyek fiktif.
“Pertama, saya selalu memberi peringatan kepada kepala-kepala dinas untuk tidak bermain-main masalah anggaran,” kata Zainal beberapa waktu lalu pada Rapat Dengar Pendapat Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Daerah se-Kaltara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.
Selain itu, mantan Wakapolda Kaltara ini mengatakan untuk pengelolaan anggaran harus betul-betul sesuai aturan, jangan ada kegiatan-kegiatan yang fiktif. Pun tak lupa mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan yang ada.
“Jangan ada proyek fiktif. Artinya, anggarannya itu ada, tapi dia tidak keluarkan dan membuat kegiatan-kegiatan yang tidak ada,” kata Zainal.
Sementara itu, saat RDP tersebut yang di hadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengatakan, berdasarkan catatan yang dilihat di Kaltara, Penunjukkan Langsung (PL) pengadaan ataupun proyek masih mendominasi. Namun begitu, KPK beharap agar hal tersebut bisa diminimalisir.
“Kalau masih mendominasi PL di Kaltara kita harap bisa diminimalisir. Hal tersebut bertujuan agar menghindari potensi korupsi itu terjadi,” kata Lili.
Dia juga menyebut, ada sekitar delapan area intervensi di Kaltara telah dikelompokkan. Hal tersebut untuk melihat titik – titik rawan korupsi yang ada di lokasi itu.
“Kenapa kita memilih delapan area intervensi tersebut karena akan melihat titik-titik rawan korupsi yang ada disitu. Termasuk yang berhubungan dengan PL itu,” kata Lili.
Discussion about this post