Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan Raih Nilai SAKIP terbaik

Nunukan, CAKRANEWS – Acara Penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi Level Kabupaten oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) berlangsung di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (6/9). Untuk mengetahui sejauh mana OPD di Kabupaten Nunukan menerapkan implementasi SAKIP (Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dinkes P2KB sebagai bagian dari OPD berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Dalam penilaian kali ini,  menurut Asmadi, S.KM.,M.KM mengungkapkan bahwa semua kepala OPD diwajibkan hadir dalam acara tersebut, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE MM PhD yang memimpin langsung mempresentasikan SAKIP level Kabupaten, juga dihadiri Wakil Bupati, Sekda dan Asisten.

Dinkes P2KB ditunjuk mempresentasikan implementasi SAKIP sebagai perwakilan dari OPD Kabupaten Nunukan sebagai percontohan karena Dinkes P2KB dinilai sebagai yang paling baik dalam implementasi SAKIP.

“Untuk implementasi SAKIP, Dinkes P2KB terbaik dan inspektorat menginfokan bahwa Dinkes P2KB paket komplit, mulai dari perencanaan kinerja sampai evaluasi kinerja kita bisa memberi bukti dukungnya dan beberapa inovasi yang ada di dalamnya yang mungkin belum di miliki OPD lain,” ungkapnya.

Asmadi mengungkapkan banyak hal yang masih perlu dilakukan pembenahan dalam hal implementasi SAKIP,  yang mana hasil akhirnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan.

Sebagai Analis Kebijakan Dinkes P2KB , beliau berperan untuk memastikan segala  kebijakan dan tataran kesehatan di level perencanaan dan mengawasinya. Selain itu juga memberikan advice kepada atasan kebijakan apa yang akan di ambil kemudian dituangkan dalam RENSTRA.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang. Selain itu kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi perlu di adaptasi dalam sistem pemerintahan sebagai upaya mempermudah dan mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.(*)