PBB, cakra.news – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa menyatakan “keprihatinan serius tentang perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional” di Burkina Faso setelah lebih dari dua minggu kudeta militer menggulingkan Presiden Roch Kabore, Kamis (10/2/2022).
Dewan beranggotakan 15 orang itu bertemu secara tertutup pada Selasa (8/2) lalu untuk membahas kudeta 24 Januari di Burkina Faso. Dalam sebuah pernyataan, yang disetujui oleh konsensus Rabu (9/2/2022) malam, Dewan Keamanan menyerukan pembebasan dan perlindungan Kabore dan pejabat pemerintah lainnya.
Kudeta di Burkina Faso adalah yang terbaru dari serangkaian pengambilalihan militer di Myanmar, Mali, Sudan dan Guinea dan percobaan kudeta di beberapa negara lain.
Sekjen PBB Antonio Guterres sampai menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2021 lalu sebagai “epidemi kudeta” dan mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak mencegah mereka. Guterres mengutuk setiap upaya pengambilalihan di Burkina Faso saat kudeta pada 24 Januari lalu.
“Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan atas dampak negatif dari perubahan inkonstitusional pemerintah di kawasan itu, peningkatan kegiatan teroris dan situasi sosial-ekonomi yang mengerikan,” katanya.
Dewan Keamanan yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi atau mengizinkan tindakan militer telah lama terpecah tentang cara pendekatan berbagai konflik. Amerika Serikat dan anggota dewan Barat lainnya diadu dengan Rusia dan China.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : Reuters
Discussion about this post