JAKARTA, CAKRA NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Pernyataan itu disampaikan demonstrasi besar-besaran dari Aliansi BEM SI.
Sebelumnya, Jokowi memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu (10/4/2022). Arahan Jokowi mengenai tidak adanya penundaan Pemilu 2024 itu disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Sayangnya, meski Jokowi sudah menjelaskan hal tersebut, BEM SI tetap ngotot menggelar demo pada hari ini, Senin (11/4/2022).
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan terkait tahapan Pemilu 2024. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022.
“Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai,” ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Pun pihaknya akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan ini dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.
Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.
“Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” kata dia.
Jokowi mengungkap memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan itu ditaksir bakal menelan biaya sebesar Rp 110,4 triliun. “Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110, 4 triliun, KPU dan Bawaslu,” ucapnya.
“KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun,” lanjut Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta agar alokasi dana baik dari APBN dan APBD segera diputuskan. “Harus segera diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
“Saya minta detail lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi, baik dalam APBN maupun APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” pungkasnya.
Discussion about this post