Jokowi Jadi Cawapres 2024? Begini Tinjauan Hukumnya Menurut Prof Jimly Asshiddiqie

JAKARTA, CAKRANEWS – Presiden Joko Widodo diisukan bakal maju lagi untuk periode ketiga, namun sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada 2024 mendatang.

Menanggapi isu itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan, Jokowi tidak memenuhi syarat secara hukum untuk menjadi cawapres, karena sudah dua periode menjabat presiden.

“Iya, tidak bisa jadi cawapres baik dari segi hukum maupun etika,” kata Jilmy, seperti dikutip Kamis 15 September 2022.

Ia menjelaskan, Pasal 7 UUD 1945 tidak boleh hanya dibaca secara harfiah melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual.

Adapun Pasal 7 UUD 1945 berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

“hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar Jimly menegaskan.

Lebih lanjut ia berbicara soal Pasal 8 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Jika Jokowi jadi Wapres 2024, tutur Jimly, maka Pasal 8 ayat 1 UUD 45 tidak dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

“Makanya tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti,” ucapnya.

Sebelumnya, isu Jokowi bakal jadi cawapres ini bermula dari ucapan kontroversial Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono.

Ia mengatakan, tak ada peraturan di Indonesia, yang melarang presiden yang telah menjabat dua periode untuk maju sebagai cawapres.

“Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar.

Sementara Prof Jimly menjelaskan pernyataan juru bicara bukan merupakan putusan resmi MK. Kata dia, staf pengadilan dilarang bicara substansi.

“Lagian isinya salah. UUD 1945 sudah mengatur presiden hanya menjabat selama 2×5 tahun. Sesudahnya tidak boleh lagi, termasuk jadi wapres,” ucap Jimly.