JAKARTA, CAKRANEWS – Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mencatat adanya penurunan belanja pemerintah, di tengah kenaikan pendapatan negara.
Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, konsumsi pemerintah terpantau melambat, berdasarkan data besaran uang sudah dikeluarkan Kementerian Keuangan. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah dalam tren perbaikan setelah sempat dihantam pandemi.
Eko memaparkan, pendapatan negara di kuartal I 2021 sebesar Rp 379,4 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp 523 triliun di kuartal I 2022. Namun, di sisi belanja, pemerintah membelanjakan Rp 501 triliun di kuartal I 2021, sementara hanya Rp 490,6 triliun di kuartal I 2022.
“Tapi sayangnya belanjanya ini ngerem, kalau kita katakan tren belanja ini mengikuti dari tren penerimaan maka kemungkinan kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama itu 5 persen lebih,” kata Eko dalam konferensi virtual, Rabu 11 Mei 2022.
“Tapi nyatanya yang terjadi adalah peningkatan penerimaan itu bisa dilakukan ada kenaikan PPN dan strategi perpajakan dan diiringi ekonomi dan pembayaran pajak yang lebih baik, tapi dari sisi belanja ternyata banyak yang ngerem,” ujarnya menambahkan.
Kemudian, Eko menjelaskan bahwa ada 15 kementerian dan lembaga yang mendapat pagu anggaran terbesar.
Namun, meskipun kementerian dan lembaga ini anggarannya paling besar, rata-rata belanjanya masih lebih rendah dari kuartal yang sama tahun 2021.
Adapun kementerian dan lembaga dimaksud, di antaranya adalah Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Kemudian diikuti Kementerian keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM. Lalu, Kementerian Pertanian, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan.
“Ini mungkin nanti ditanya kepada menterinya kenapa penyerapannya lebih rendah dari tahun lalu, jadi seolah-olah rasa (pertumbuhan ekonomi) triwulan I ini karena ekspor dan konsumsi masyarakat, bukan dampak dari fiskal pemerintah,” kata Eko.
Discussion about this post