CAKRA.News – Sudah menjadi rahasia umum di akhir tahun anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) gencar melakukan berbagai kegiatan yang sepertinya hanya untuk mengejar ketertinggalan, agar anggaran yang disediakan berhasil dihabiskan. OPD pun dinilai berhasil jika serapan kegiatannya mampu menghabiskan anggaran yang disediakan.
Untuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), seluruh OPD pada akhir tahun ini juga digenjot agar serapan anggarannya maksimal. Pasalnya hingga September 2021, sesuai penyampaian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kaltara, penyerapan anggaran masih dibawah 50 persen atau tepatnya hanya mencapai 42 persen. Hal ini pun turut menjadi perhatian Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.
Jika disebutkan penyerapan anggaran yang bisa disebut telat ini dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah sehingga perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi kepala daerah baru, hal inipun rasanya belum cukup dijadikan alasan mengingat hingga September penyerapan anggaran masih 42 persen.
Namun tentunya sangat tidak efektif pula jika OPD yang digenjot untuk menyerap anggarannya justru menganggapnya menjadi lampu hijau untuk melakukan kegiatan apa saja yang penting anggaran di OPD nya terserap habis.
Bisa dilihat kecenderungannya, di setiap akhir tahun para pejabat di jajaran OPD sepertinya menjadi sibuk dengan banyak kegiatan yang memaksa mereka harus ke luar daerah, bahkan personil yang ada di masing-masing OPD pun sepertinya menghilang ke luar daerah, kantor OPD yang diandalkan untuk layanan publikpun menjadi lengang karena banyak pejabatnya Dinas Luar (DL).
Anggaran serapan OPD yang semestinya menjadi stimulus peningkatan perekonomian masyarakat pun menjadi mandul.
Dana anggaran yang disetor ke masing-masing OPD tetap tidak beredar maksimal di masyarakat. Dana anggaran dari bank pemerintah justru kembali lagi ke bank milik para pejabat di masing-masing OPD yang berkegiatan DL.
Walaupun ada kenaikan tingkat perekonomian di akhir tahun, tingkat stimulasinya menjadi kecil sekali dibanding besaran anggaran yang digelontorkan ke masing-masing OPD.
Melihat begitu berartinya serapan anggaran yang harus digerakkan OPD, tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius agar anggaran tersebut benar-benar demi peningkatan perekonomian masyarakat Kaltara.
Jika penyerapan anggaran hanya sekedar perpindahan dari bank pemerintah ke akun bank milik pejabat OPD terus berlanjut hingga ke tahun-tahun mendatang, Kaltara yang digadang mengalami kemajuan signifikan menjadi sekedar mimpi.
Kemajuan yang diimpikan pergerakannya hanya seperti siput kecil yang berjalan santai, bahkan janji kemajuan perekonomian Kaltara yang menjadi visi misi gubernur pun bisa menjadi sekedar retorika.**
Suryadi, S.Hut, Redaktur cakra.news
Discussion about this post