KALTARA, CAKRANEWS – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagai predikat tertinggi yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Perolehan WTP tersebut merupakan yang kesembilan kalinya, sejak Kaltara terbentuk.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, komitmen dan upaya melaksanakan program pembangunan serta menyajikan laporan realisasi anggaran dilaksanakan secara maksimal.
Menurut Zainal, hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah. Meskipun, ia mengakui dalam penyajian laporan masih dibutuhkan bimbingan dan pengawasan dari BPK RI agar sesuai standar akuntansi keuangan.
“Alhamdulillah tahun ini Pemprov Kaltara menerima predikat WTP dari BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun Anggaran 2022. Tentunya kita sangat bersyukur atas predikat WTP ini. Saya berharap agar capaian ini juga berkontribusi terhadap pembangunan di Kaltara,” kata Zainal, dikutip Jumat 26 Mei 2023.
Predikat WTP adalah kerja keras semua pihak. Zainal mengapresiasi semua perangkat daerah yang bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan maupun penyajian laporan keuangan.
Gubernur juga menjelaskan upaya mempertahankan Pemprov Kaltara mempertahankan WTP, dengan melakukan sejumlah langkah meliputi, menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Lalu, pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan. Dan, secara konsisten meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang keuangan dan asset melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP.
Gubernur juga meminta kepada kepala perangkat daerah dan jajaran terus bekerja lebih baik dan sinergis, manakala ada kelemahan dan kekurangan.
“Harus kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya, agar kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltara lebih baik lagi,” ujarnya.
Zainal berharap, dapat terus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu upaya mewujudkan Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang pada rapat paripurna mengapresiasi pencapaian Pemprov Kaltara.
Menurutnya hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Kaltara, tahun 2022, telah sesuai dengan standar penyusunan keuangan pemerintah. Prestasi ini patut dibanggakan dan disyukuri, karena seluruh pelaksanaan program kegiatan Pemprov Kaltara telah dilaksanakan secara terukur, efektif, serta efisien.
Discussion about this post