KALTARA, CAKRANEWS – Kanwil Ditjen Pembendaharaan Nhgara (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan konferensi pers tentang Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 dan talkshow Kolaboratif Overview APBN Tahun 2023 pada Selasa 10 Januari 2023.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Teddy Arief Budiman, serta pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan lingkup Kaltara hadir sebagai narasumber.
Wahyu menjelaskan, berakhirnya PPKM di Indonesia, menandakan bahwa pandemi Covid-19 sudah terkendali.
Peran APBN begitu besar, sebagai bentuk respons kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk menangkal dampak-dampak negatif pandemi Covid-19.
Dengan mengandalkan APBN, pemulihan ekonomi secara perlahan dapat dirasakan hingga saat ini.
“Diproyeksi berakhirnya PPKM, akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akan semakin mendorong geliat mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuangan,” kata Wahyu.
Ia menyebut, total belanja negara untuk tahun 2023 ini nilainya mencapai Rp 3.061,2 triliun.
Provinsi Kaltara akan kecipratan sebesar Rp 12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 3,67 triliun dan TKD sebesar Rp 8,48 triliun.
Dengan alokasi demikian, menandakan terjadinya kenaikan 17,06 persen dibanding anggaran dari APBN untuk Kaltara pada 2022 lalu.
Terlebih, alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen.
Belanja untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara. Yakni KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.
Adapun rinciannya, Provinsi Kaltara dengan belanja K/L sebesar Rp 199,1 miliar dan TKD sebesar Rp 1,97 triliun. Kabupaten Bulungan, dengan belanja K/L sebesar Rp 2,3 triliun dan TKD sebesar Rp 1,29 triliun. Kabupaten Malinau, dengan belanja K/L sebesar Rp 135,4 miliar dan TKD sebesar Rp 2,06 triliun.
Untuk Kabupaten Nunukan, belanja K/L sebesar Rp 342,7 miliar dan TKD sebesar Rp 1,33 triliun, Kota Tarakan dengan belanja K/L sebesar Rp 740 miliar dan TKD sebesar Rp 793,63 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung, belanja K/L sebesar Rp 26,6 miliar dan TKD sebesar Rp 1,05 triliun.
“Kedepan, proyeksi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan APBN termasuk di wilayah Kaltara,” ucap Wahyu.
Discussion about this post