KAIRO, cakra.news – Panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dilantik sebagai Kepala Dewan Transisi baru yang ditunjuk untuk memimpin negara itu setelah pengambilalihan militer akhir bulan lalu, Jumat (12/11/2021).
Dewan Kedaulatan baru beranggotakan 14 orang, yang satu anggotanya belum dikonfirmasi, termasuk warga sipil yang mewakili wilayah Sudan tetapi tidak satu pun wakil dari koalisi politik Forces of Freedom and Change (FFC) yang telah berbagi kekuasaan dengan militer dalam transisi demokrasi sejak 2019.
Wakil Burhan tetap Mohamed Hamdan Dagalo, komandan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter yang kuat, kedua pria itu mempertahankan peran yang mereka pegang sebelum kudeta.
Langkah itu kemungkinan akan menaikkan tensi oposisi di antara kelompok-kelompok sipil yang telah berjanji untuk menentang pengambilalihan itu melalui kampanye pembangkangan sipil, pemogokan dan demonstrasi massal, yang berikutnya direncanakan pada hari Sabtu nanti.
Kamis malam, pengunjuk rasa menutup jalan dan membakar ban di Burri, sebuah lingkungan di timur ibu kota Khartoum, kata saksi mata.
Menteri Penerangan Sudan yang digulingkan Hamza Balloul mengatakan pengumuman itu merupakan perpanjangan dari kudeta dan dia yakin rakyat Sudan bisa mengalahkannya.
Asosiasi Profesional Sudan (SPA), sebuah gerakan protes terkemuka, mengatakan: “Burhan dan keputusan dewannya hanya berlaku untuk diri mereka sendiri, mereka tidak memiliki legitimasi dan hanya akan disambut dengan penghinaan dan perlawanan.”
Dewan baru itu juga mencakup perwakilan kelompok pemberontak yang mencapai kesepakatan damai dengan pemerintah tahun lalu tetapi menolak pengambilalihan itu dalam sebuah pernyataan pekan ini.**
Pewarta : Andi Surya
Sumber : Reuters
Discussion about this post