JAKARTA, CAKRANEWS – Praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang syarat akan budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.
Karena itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani menindak tegas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan ‘ambil uangnya jangan pilih orangnya’,” kata Said Iqbal kepada pers di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022).
Pun berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang.
Para komisioner KPU juga dimintanya untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Termasuk tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.
Dia berharap dengan aksi demonstrasi ini, pihak pemerintah terkhusus KPU bisa menjalankan pemilu sesuai dengan harapan rakyat. “Kedatangan kami justru mendukung KPU dan pada komisioner harus berani dalam mengambil keputusan untuk menggelar pemilihan jurdil, menindak politik uang dan jangan mengubah waktu pemilu,” kata Said.
Discussion about this post