TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diminta tidak terjebak dalam pola kerja birokrasi yang kaku. ASN dituntut lebih adaptif, inovatif dan kolaboratif menghadapi perubahan pelayanan publik yang semakin cepat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, H. Denny Harianto, saat menjadi narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Pemprov Kaltara 2026, Kamis (13/8/2026).
Dalam kegiatan yang digelar secara daring itu, Denny membawakan materi Isu Strategis dan Kepemimpinan Kinerja. Ia menekankan perlunya perubahan cara kerja birokrasi agar lebih lincah dan fokus pada hasil.
“Transformasi organisasi harus membawa perubahan menuju birokrasi yang lebih lincah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil,” kata Denny.
Menurut Denny, organisasi pemerintahan tidak cukup hanya mampu menjalankan tugas hari ini. Birokrasi juga harus menyiapkan diri menghadapi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Karena itu, ASN dituntut memiliki kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Denny menyebut ada 10 keterampilan penting yang perlu dikuasai ASN, mulai dari literasi digital dan data, berpikir kritis, kecerdasan emosional, kreativitas, kolaborasi hingga fleksibilitas.
Selain itu, kemampuan kepemimpinan, manajemen waktu, rasa ingin tahu serta kemauan untuk terus belajar juga dinilai penting.
“ASN harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat yang semakin dinamis,” ujarnya.
Denny juga mengingatkan peserta PKA agar tidak takut menghadapi perubahan. Menurutnya, tantangan harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kemampuan.
Ia mendorong para pejabat administrator membangun growth mindset atau pola pikir berkembang dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Mindset yang tepat akan membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan kita dalam menghadapi tantangan, sehingga kita bisa terus tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak yang lebih besar,” katanya.
Tak hanya kompetensi, Denny menilai integritas, kemampuan membangun jejaring dan sikap pantang menyerah menjadi modal penting bagi ASN.
Di sisi lain, ia mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan terintegrasi. Digitalisasi dinilai harus diarahkan untuk mempermudah pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar perubahan sistem administrasi.
Denny menegaskan reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.
“Setiap pejabat administrator adalah agen perubahan yang menggerakkan transformasi, mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Discussion about this post