TANJUNG SELOR, cakra.news – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Djufrie mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi bila memang tim atlit Kaltara di PON XX Papua 2021 tidak bisa mencapai target mendapatkan enam medali emas, Selasa (12/10/2021).
Evaluasi, lanjut Djufrie akan dilakukan dengan memanggil pihak KONI dan Dispora guna menjelaskan kendala yang dialami selama pembinaan terhadap para atlit.
“Kami akan mengevaluasi, memanggil KONI maupun Dispora untuk memberikan keterangan, untuk menjelaskan kenapa prestasinya begitu. Apa yang mereka lakukan selama ini, pembinaanya bagaimana. Memang tugas kami adalah mengecek apa yang mereka kerjakan,” tandasnya.
Biaya yang dianggarkan untuk tim atlit Kaltara di PON XX Papua 2021, kata Djufrie berdasarkan pengajuan pemerintah dan telah dikoreksi Komisi IV. Ia membenarkan bahwa anggaran tersebut terbilang besar karena didalamnya melibatkan banyak stakeholder.
“Kalo masalah anggaran itu memang pemerintah mengajukan itu. Sudah kita koreksi. Anggarannya memang besar karena memang melibatkan banyak stakeholder yang ikut gabung di situ,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Namun katanya, yang ia ketahui, pengoreksian pengajuan anggaran untuk mengikuti PON XX Papua 2021 kepada Komisi IV tidak sampai 20 miliar, melainkan 16 miliar.
“16 M yang mereka ajukan ke Komisi IV. Saya gak tahu yang diajukan ke pemerintah berapa,” kata Djufrie.
Dikatakannya pula, pihak Komisi IV nanti akan mengevaluasi lagi mengenai anggaran yang telah diberikan dan akan direkomendasikan ke bagian banggar Komisi III untuk pemeriksaan kelayakan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun akan memeriksa hasil laporan keuangan yang mereka pergunakan selama di PON XX Papua 2021.
“Nanti ada laporannya berapa yang mereka pakai, berapa yang mereka tidak pakai. Nantikan diperiksa BPK dimana sesuai dan tidak sesuai. Kami tinggal mengoreksi dari Komisi IV, kami akan merekomendasi ke bagian banggar Komisi III, nanti mereka menyeleksi layak apa enggak, kalo emang enggak layak mereka juga gak dianggarkan,” jelas Ahmad.
Jika mereka tidak dapat menjelaskan laporan keuangan dengan baik, kata dia, DPRD Provinsi Kaltara akan menyarankan kepada Gubernur Kaltara untuk mengganti para pengelola pembina para atlit Kaltara.
“Untuk menjelaskan kembali angka yang begitu besar, kalo mereka tidak berhasil kita menyarankan untuk bisa mengevaluasi, minta ke gubernur untuk mengganti orang yang betul-betul mampu mengelola,” jelas Ahmad Djufrie.
Menurutnya, Ketua Komisi IV telah menyarankan kepada pemerintah untuk membuat sekolah pembinaan atlit muda. Dimana dilakukan pembinaan sejak usia muda dari bakat masyarakat.
“Saya menyarankan pemerintah untuk membuat sekolah pembinaan atlit muda. Kita bina dari bawah. Kalo usianya sudah tua mau jadi apa. Bakat-bakat masyarakat itu kita kembangkan, kejar terus untuk lebih selektif,” tandas Djufrie.
Dia juga mengharapkan agar Dispora dan Ketua KONI dapat bekerjasama lebih aktif lagi demi menemukan atlit-atlit muda yang berprestasi. Karena menurutnya, masyarakat Kaltara memiliki potensi dalam hal tersebut.
“Kedepannya Dispora dan KONI harus bekerjasama lebih aktif. Mencari pembinaan atlit muda, karena sebenarnya kita ini potensi. Kita dulu kalo tidak salah panjat tebing menang dapat emas, sekarang gak dapat, karena saya tidak tahu pembinaannya bagaimana,” pungkasnya. Tergantung manajernya, manajernya itu KONI, dia yang mengatur atlit dan segala macamnya, karena ‘kan ada anggarannya 16 M,” timpal Ahmad.*
Pewarta : Eni Sakadah
Discussion about this post