Tamara Dorong Demokrasi Kaltara Lebih Terbuka dan Partisipatif

TANJUNG SELOR, CAKRANEWS – Kualitas demokrasi di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai tidak cukup hanya diukur dari proses politik. Keterbukaan pemerintah, partisipasi masyarakat hingga pemenuhan hak warga juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (19/8/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, turut hadir dalam forum yang mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan tersebut.

FGD membahas berbagai indikator yang berkaitan dengan kondisi demokrasi di Kaltara. Mulai dari perkembangan, dinamika hingga tantangan yang dihadapi dalam memperkuat kehidupan demokrasi di daerah.

Tamara menilai keterlibatan DPRD dalam pembahasan tersebut penting untuk memastikan upaya peningkatan kualitas demokrasi berjalan bersama dengan pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, demokrasi yang berkualitas harus memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses politik, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat dan seluruh elemen terkait. Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar berbagai persoalan demokrasi dapat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusi secara bersama.

Melalui FGD tersebut, berbagai masukan dari pemangku kepentingan diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi demokrasi di Kaltara.

Hasil penilaian IKD nantinya juga diharapkan tidak berhenti sebagai angka atau indikator penilaian. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pembangunan agar semakin partisipatif, inklusif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan demokrasi di Kaltara tidak hanya berlangsung di ruang politik, tetapi juga hadir dalam proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik yang melibatkan masyarakat secara lebih luas.