TANJUNG SELOR, cakra.news – Pada Siaran Pers tertanggal 28 Oktober 2021, Mahkamah Agung (MA) mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
PerMA ini dinyatakan berlaku sejak 17 September 2021.
Sosialisasi secara daring, Kamis (28/10/2021), dibuka Ketua Kamar Perdata MA, I Gde Agung Sumanatha. Turut hadir memberikan penjelasan Hakim Agung Syamsul Maarif dan guru besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Ningrum Sirait.
Sosialisasi PerMA ini juga merupakan kerjasama MA RI dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
PerMA diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 18 yang mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan KPPU dari Pengadilan Negeri (PN) ke Pengadilan Niaga.
Ketua Kamar Perdata MA, I Gde Agung Sumanatha dalam sambutannya mengatakan penyusunan perMA dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi, dan praktisi.
Dilanjutkan Hakim Agung Syamsuk Maarif, perMA No 3 tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU.
Ketentuan itu diantaranya, yuridiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPUmenjatuhkan denda, batasan untuk memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap putusan KPPU baik yang diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi.
Sementara perwakilan dari Pemerintah Australia Jenny Da Rin, Minister Counsellor Political & Strategic Communication Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menyatakan dukungannya atas terselenggaranya dialog antara MA RI dengan Federal Court of Australia seputar penanganan persaingan usaha.
“Pengadilan Indonesia dan Australia telah bekerjasama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” jelasnya.*
Pewarta : Eni Sakadah
Discussion about this post