Nunukan, CAKRANEWS – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid, menyebut kebutuhan pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan masih kurang 3000 pegawai.
Kebutuhan PNS sebesar 8000, angka tersebut berdasarkan jumlah dari analisis jabatan pegawai di lingkungan Pemkab Nunukan.
“Untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintahan ini secara analisis jabatan pegawai yang kita butuhkan itu sebenarnya ada 8000an,” ucap Asmin Laura Hafid, Jumat (11/8/2023).
“Saat ini pegawai negeri di lingkungan Pemkab Nunukan hanya sekitar 4000an, bila dibandingkan dengan kebutuhan, maka masih kurang 3000an lebih,” tambahnya.
Kekurangan pegawai tersebut, menurut Laura, selama ini tertutupi dengan adanya honorer.
“Memang yang terjadi sekarang masih kurang, dan ini yang ditutupi sama tenaga honorer yang selama ini. sehingga keberadaan honorer ini sangat dibutuhkan karena mereka itu bekerja di pemerintahan dalam rangka memenuhi kekurangan-kekurangan pegawai yang ada,” ungkap Laura.
Bupati Nunukan berharap ada solusi terbaik dari pemerintah pusat terhadap perkembangan nasib honorer.
“Perkembangan honorer masih berjalan sampai bulan sebelas. Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat seperti apa. Kemenpan-RB beberapa kali diwawancaranya juga sudah menyampaikan, akan memberikan beberapa solusi. Jadi kita tunggu saja seperti apa solusinya, mudah-mudahan yang terbaik juga bagi para honorer,” ucap Laura.
Bupati Laura, menuturkan jika honorer diberhentikan maka akan timbul persoalan baru yaitu meningkatnya pengangguran di Nunukan.
“Bila terjadi pemutusan hubungan kerja maka dikawatirkan akan terjadi pengangguran besar-besaran di Nunukan dan itu akan menjadi masalah baru kita dan saya pastikan tingkat pengangguran itu semakin tinggi,” ujar Laura.
Laura berharap pemerintah pusat akan memberikan solusi terbaik.
“Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari pemerintah pusat untuk kita, karena mereka adalah anak-anak Nunukan yang juga sebenarnya sangat kita butuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan,” imbuhnya.
Discussion about this post