Ketua BPW-KKSS Kaltara Tetap Dipimpin Brigjend Andi Sulaiman

TARAKAN, CAKRANEWS – Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) akhirnya mengambil sikap tegas terhadap hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswil-Lub) BPW KKSS Kaltara yang diselenggarakan pada 14 Oktober 2023 di Tanjung Selor.

Dalam surat bernomor 268/A/BPP-KKSS/II/2024 yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPP KKSS H. Muchlis Patahna, SH,M.Kn., dengan tegas menyatakan bahwa berdasar pada Peraturan Organisassi (PO) KKSS Tahun 2019 BAB VII Pasal 27 dan 28, maka BPP-KKSS tidak mengakui hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswil-Lub) BPW KKSS Kaltara.

Bahkan dalam surat yang diterbitkan tanggal 10 Februari 2024 di Jakarta ini, Ketua Umum KKSS dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) BPP-KKSS tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan BPW KKSS Kaltara nomor : SKEP-039/BPP-KKSS/IX/2021 tanggal 19 September 2021, maka Ketua BPW-KKSS Kaltara masa bakti 2021-2026 dipimpin Brigjend. TNI H. Andi Sulaiman, S.Sos.

Ketua BPW KKSS Kaltara, Andi Sulaiman yang dihubungi wartawan mengaku sudah menerima surat yang dikirimkan BPP KKSS tersebut. Menurut Sulaiman, langkah yang dilakukan pengurus pusat KKSS di Jakarta sudah tepat dan benar.
“Saya sudah menerima surat keputusan yang berkaitan dengan muswillub yang dilakukan sekelompok oknum di Tanjung Selor beberapa bulan lalu. Dan hasilnya Muswillub yang dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak sah dan ditolak oleh BPP KKSS,” kata Andi Sulaiman.

Dengan demikian, lanjut Sulaiman, secara otomatis pejabat pelaksana tugas Ketua KKSS sementara yang dia tunjuk, tugasnya telah berakhir dan posisi Ketua KKSS Kaltara yang resmi dan sah tetap dipimpin Brigjend. TNI H. Andi Sulaiman.
“Sekarang sudah ada surat dari BPP KKSS dan menyatakan saya sebagai Ketua Definitif hingga tahun 2026. Perlu diketahui, dalam organisasi KKSS Kaltara ini, saya menginginkan Kaltara harmonis, tentram dan damai. Jangan sampai ada oknum-oknum yang mencoba merongrong keharmonisan KKSS Kaltara,” tegas Jenderal Bintang Satu ini.

Ditegaskannya, di satu provinsi hanya ada satu kepengurusan BPW KKKS. Hal ini sudah menjadi lumrah terjadi di semua daerah. Sehingga tidak heran jika BPP KKSS di Jakarta sangat keras menentang adanya Muswillub yang tidak sesuai dengan AD-ART Organisasi. “Sekarang tugas saya adalah menyatukan kembali agar KKSS Kaltara tetap solid di Kaltara,” pungkasnya.