TARAKAN, CAKRANEWS – Direktur PDAM Tarakan, Iwan Setiawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan air bersih selama masa jabatannya.
Iwan mengungkapkan bahwa sejak penyerahan dokumen Rencana Bisnis (Renbis) pada 28 Agustus 2024, hingga usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disampaikan pada Oktober 2024, tidak ada tindak lanjut signifikan dari Pj sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM). Bahkan setelah berbagai upaya untuk memaparkan RKA, tidak pernah ada perintah langsung untuk pemaparan maupun tanda tangan dokumen.
“Puncaknya saya datangi bagian ekonomi tanggal 16 Desember. Lalu digelar rapat tanggal 19 Desember yang dihadiri Sekda, Bappeda, Inspektorat, Asisten 2, dan seluruh direktur. Rekomendasi sudah keluar tanggal 20, tapi tetap tidak ada tanda tangan dari PJ sampai masa jabatannya berakhir,” ungkap Iwan, Senin, 14 April 2025.
Lebih lanjut, Iwan menyebutkan bahwa akibat keterlambatan penandatanganan RKA, proses lelang bahan kimia ikut tertunda dan berdampak pada gangguan kualitas air bersih, terutama di bulan Ramadan.
Ia juga menegaskan bahwa tidak pernah ada komunikasi personal dari Pj selama menjabat, baik melalui panggilan, pesan WhatsApp, atau kunjungan langsung ke PDAM. “Beliau tidak pernah telepon, tidak pernah balas WA, tidak pernah datang satu detik pun ke PDAM,” katanya.
Padahal menurut Iwan, PDAM sudah bekerja secara profesional, diaudit secara rutin oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun justru pihaknya merasa ditekan dengan laporan ke berbagai institusi penegak hukum seperti Kemendagri, BPK, Kejaksaan, Polisi atas tuduhan yang tidak terbukti, termasuk pengadaan dan mobil dinas.
“Semua tuduhan itu tidak terbukti. Bahkan pihak kejaksaan menyatakan tidak ada unsur pelanggaran,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan alasan PJ yang seolah menunjukkan sikap tidak peduli terhadap PDAM. Padahal seharusnya sebagai KPM, Pj memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan pelayanan publik, terutama penyediaan air bersih.
“Kalau mau jujur, ini seharusnya jadi prestasi, bukan malah dilaporkan. Kami hanya ingin melayani publik dengan baik,” kata Iwan.
Cakranews berupaya meminta tanggapan Bustan terkait hal ini, namun belum mendapat jawaban.
Discussion about this post